Arsal : Pangan Harus Menjadi Perhatian Prioritas Pemda, Jika Tidak Yang Terjadi Adalah Alih Fungsi Lahan

Mateng, 8enam.com.-Dengan memiliki luas areal persawahan mencapai sekitar 3000 hektar, Kecamatan Pangale menjadi salah satu kecamatan penyangga pangan khususnya beras di Kabupaten Mamuju Tengah.

“Kecamatan Pangale ini adalah salah satu yang terbesar terkait pangan yang ada di Kabupaten Mateng, namun sampai saat ini saya belum perna mendengar seperti apa kondisi kekuatan pangan yang ada di Mateng, baik itu di media maupun dari informasi lain,” kata Ketua DPRD Mateng, H. Arsal Aras dalam sambutannya pada Musrenbang Kecamatan Pangale, Senin (9/3/2020).

Olehnya itu, Arsal berharap Pemerintah mensupport soal pangan yang ada di Mateng, jika ini tidak menjadi suatu perhatian yang prioritas, yang terjadi nantinya adalah alih fungsi lahan, jika ini terjadi maka akan menjadi resiko jangka panjang terkait dengan pangan

“Untuk itu, ini menjadi perhatian pemerintah daerah, apa yang harus kita lakukan terhadap petani-petani kita khususnya petani padi,” ujar Arsal.

Pada kesempatan tersebut, Arsal juga menyinggung soal pajak. Dia katakan, Desa itu setiap tahunnya mendapat anggaran satu milyar bahkan ada sampai dua milyar pasti habis untuk dibelanjakan, namun kewajiban desa untuk menyelesaikan Pajak PBB itu tidak tercapai, maka yang menjadi tolak ukurnya kinerja desa itu tidak berhasil, yang hanya mampu mebelanjakan sesuatu namun untuk mendapatkan potensi pendapatan dari PBB tidak berhasil.

“Yang menjadi harapan kita semua adalah, kita tidak boleh ketergantungan terhadap potensi belanja yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang harus dilakukan adalah bagaimana desa itu harus mampu menciptakan inovasi supaya desa itu mampu mendapatkan pendapatan,” ungkap Arsal.

Agar desa mampu berkembang dan menjadi desa mandiri, Arsal menawarkan suatu terobosan atau suatu inovasi yang bisa dijalankan ditahun 2021 nantinya, bahwa semua pejabat yang ada di Mateng ini baik itu dari Eksekutif maupun Legislatif untuk melakukan pendampingan disetiap desa.

“Jika kita tidak melakukan pendampingan seperti ini maka desa itu tidak bisa berkembang, yang kita inginkan pejabat itu melakukan pembinaan mulai dari Musrenbang tingkat dusun dan desa,” kuncinya. (SN/one)

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Humas DPRD Kabupaten Mamuju Tengah