Mamuju, 8enam.com.-Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KominfoSS) Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, memberikan arahan tegas terkait penguatan disiplin dan tertib administrasi. Dalam apel pagi yang digelar di halaman Kantor KominfoSS Sulbar, Senin (26/01/2026), ia menekankan bahwa profesionalisme ASN harus tercermin dari kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas KominfoSS dalam mendukung visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan efektif.
Tertib Administrasi : SPJ Wajib Gunakan Template Digital
Salah satu poin utama yang ditekankan adalah perubahan pola kerja dalam pelaporan keuangan. Ridwan Djafar menginstruksikan seluruh bidang untuk meninggalkan cara manual dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
“Seluruh SPJ wajib menggunakan format template yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi yang dilakukan secara manual. Kita harus memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan transparan,” tegas Ridwan.
Selain itu, ia mewajibkan setiap kegiatan dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang jelas sebagai standar kelengkapan administrasi. Untuk perjalanan dinas, prosedur kini diperketat di mana pengajuan SPPD harus diawali dengan nota pertimbangan dari Kepala Bidang masing-masing.
Prioritas Anggaran dan Gerakan Media Sosial
Ridwan mengingatkan jajarannya untuk selektif dalam menggunakan anggaran daerah. Sesuai arahan Gubernur SDK, efisiensi anggaran harus diutamakan pada program-program yang memberikan dampak langsung dan urgen bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Di sisi lain, ia juga mendorong penguatan Gerakan Media Sosial. Para ASN diminta aktif menjadi jembatan informasi bagi publik untuk menyebarkan capaian pembangunan dan memperkuat citra positif pemerintah daerah melalui kanal digital.
Pengawasan Berjenjang oleh Kepala Bidang
Mengakhiri arahannya, Ridwan meminta para Kepala Bidang untuk memperketat pengawasan terhadap staf di lingkungan kerja masing-masing.
“Kepala Bidang harus lebih aktif memantau produktivitas staf. Disiplin bukan hanya soal kehadiran, tapi soal hasil kerja yang nyata untuk mendukung kemajuan daerah,” pungkasnya. (Rls)
