8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Menanggapi adanya pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan konsultatif dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasangkayu, beberapa waktu lalu.
Pertemuan di Kantor Bapperida Sulbar tersebut fokus membahas penyesuaian anggaran tahun 2026 agar kesinambungan pembangunan daerah tetap terjaga di tengah keterbatasan fiskal.
Strategi Pembangunan di Tengah Keterbatasan
Rombongan Banggar DPRD Pasangkayu dipimpin oleh Saifuddin A. Baso, didampingi anggota Banggar dan Sekretaris DPRD Pasangkayu. Mereka disambut oleh Hasanuddin, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, yang mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa diskusi inti adalah mencari jalan untuk menyusun anggaran 2026 agar tetap sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah, meskipun dana dari pusat berkurang.
Banggar DPRD Pasangkayu berharap mendapatkan arahan dan strategi dari Pemprov Sulbar agar program-program prioritas daerah dapat tetap berjalan optimal dengan sumber daya yang terbatas.
Pedoman RKPD dan RPJMD
Menanggapi hal tersebut, Hasanuddin menegaskan bahwa penyusunan anggaran di Sulbar tetap harus berpedoman pada dokumen perencanaan resmi. Hal ini harus sejalan dengan program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakilnya, Salim S Mengga, yang tertuang dalam RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029. Dokumen-dokumen ini mencakup proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Pertemuan konsultatif ini menegaskan peran Bapperida Sulbar dalam menjaga keselarasan arah pembangunan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan pembangunan di Sulbar dapat terus berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. (Rls)
