Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat koordinasi internal untuk memastikan kelancaran penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant (SG) tahun anggaran 2026. Melalui rapat pemetaan yang digelar Selasa (27/01/2026), BPKAD fokus menuntaskan laporan realisasi sebagai syarat mutlak pencairan dana pusat tersebut.
Langkah ini selaras dengan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar—khususnya kesehatan dan pendidikan—yang berkualitas.
Laporan Realisasi Jadi Syarat Krusial
Rapat yang dipimpin oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Syaharuddin dan Abd. Kuddus, bersama jajaran Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, membedah penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan Tahap III 2025 serta Laporan Penyerapan Akhir Tahun. Kedua dokumen ini menjadi kunci utama agar anggaran pendidikan dan kesehatan tahun 2026 dapat segera disalurkan oleh pemerintah pusat.
“Sinkronisasi data dan dokumen adalah harga mati. Laporan yang kita hasilkan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi agar proses penyaluran DAU Specific Grant 2026 tidak terkendala,” tegas Syaharuddin.
Wujud Akuntabilitas kepada Masyarakat
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk mengamankan keberlanjutan program-program prioritas daerah. Dana yang bersumber dari pusat ini harus dipastikan terserap dengan tepat sasaran untuk kepentingan publik.
“Kami berkomitmen memastikan setiap rupiah dari DAU Specific Grant benar-benar digunakan sesuai peruntukan secara transparan. Ini adalah wujud nyata akuntabilitas kami untuk memastikan layanan kesehatan dan pendidikan di Sulbar terus meningkat,” ujar Ali Chandra.
Menjaga Kepercayaan Publik
Dengan pengelolaan yang tertib administrasi, BPKAD Sulbar berupaya menjaga integritas keuangan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Melalui penyelesaian laporan yang tepat waktu, diharapkan program pembangunan yang menyentuh layanan dasar masyarakat dapat berjalan tanpa hambatan anggaran di tahun 2026. (Rls)
