Akmal Malik Sebut DDP Menjadi Solusi Intervensi Kebijakan

Polman, 8enam.com.-Data merupakan persoalan paling utama yang dihadapi birokrasi untuk menyusun program kesejahteraan. Karena data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas dan hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik pada rapat koordinasi Data Desa Presisi (DDP) bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepala desa se-Kabupaten Polewali Mandar, di Ruang Pola Kantor Bupati Polman, Kamis (10/11/2022).

Untuk Kabupaten Polewali Mandar, kata Akmal, DPP tahap ke II akan mengintervensi 16 kecamatan dan 23 kelurahan, dengan total lokus desa sebanyak 144 Desa dari total 535 desa se-Sulbar.

“Karenanya itu saya mendorong Data Desa Presisi, untuk seluruh desa di Sulbar, harusnya kebijakan itu dapat diintervensi melalui data desa presisi,” kata Akmal Malik.

Akmal mengatakan, Data Desa Presisi bisa dijadikan patokan awal setiap membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat, begitu juga untuk desa yang ada di Polewali Mandar.

Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar sangat mendukung DDP yang digagas Pemprov Sulbar.

“Saya mendukung seratus persen, kalau pak gubernur katakan 2023 anggarkan, saya anggarkan seluruh desa ini untuk kebaikan,” kata Andi Ibrahim.

Melalui data tersebut, tidak ada lagi kebohongan sebab data yang dijelaskan dapat dilihat secara nyata. (rls)