8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan perannya dalam memperkuat perencanaan sektor air minum jangka panjang. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif pada Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan yang digelar di Hotel Maleo Town Square ini menjadi langkah penting untuk memastikan dokumen RISPAM tersusun secara komprehensif, akurat, dan terintegrasi, yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Sulbar hingga tahun 2045.
Mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Perencana Ahli Muda Zuhriah AR Lerry bersama Darwis Damir turut hadir. Bapperida memastikan agar dokumen RISPAM Provinsi selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, termasuk mendukung program Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya pada aspek pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan.
Pendekatan Lintas Sektor dan Berbasis Data
Zuhriah AR Lerry menegaskan bahwa penyusunan RISPAM harus menggunakan pendekatan lintas sektor dan berbasis data yang kuat agar mampu menggambarkan kondisi riil dan kebutuhan penyediaan air minum masyarakat secara menyeluruh.
“Kami berkomitmen memastikan dokumen RISPAM disusun secara komprehensif dan akurat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari ketersediaan sumber daya air, kebutuhan masyarakat, hingga keterkaitan dengan rencana tata ruang wilayah,” ujar Zuhriah.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, yang dalam forum ini melibatkan Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, PDAM se-Sulbar, Balai Penataan Bangunan, hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sulawesi Barat.
“Kami berharap hasil kegiatan ini mampu mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan air minum serta menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah ke depan,” tambahnya.
Konsultasi publik ini menghasilkan kesepakatan awal bahwa penyusunan dokumen RISPAM Provinsi akan diintegrasikan dengan RISPAM di tingkat kabupaten, serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Langkah ini dinilai krusial agar penyediaan air minum di Sulbar menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Rls)
