8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Anggota DPR RI komisi II fraksi demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulbar, Muh Afzal Mahfus siap memfasilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulbar jika memiliki kendala atau hambatan untuk di komunikasikan ke pusat.
Hal itu disampaikan Afzal saat reses yang digelar di aula kantor gubernur lantai III bersama Dinas Dukcapil Provinsi Sulbar, Rabu (8/8/2018).
Dalam sambutannya, Muh Afzal Mahfus mengatakan, Agenda reses kali ini bertujuan untuk meninjau dan menanyakan kesiapan data base Disdukcapil Sulbar dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 terkait data kependudukan di sulawesi barat serta hambatan dan kendalanya.
Muh Afzal menjelaskan, melalui komisi II DPR RI, pihaknya siap menfasilitasi Disdukcapil Provinsi Sulbar atas setiap kendala dan hambatan untuk di komunikasikan ke tingkat pusat.
“Semoga seluruh kelengkapan administrasi kependudukan menjelang Pemilu serentak 2019 dapat segera terealisasi dengan baik, dan Pemilu 2019 bisa berjalan dengan lancar serta peran dan sinergitas dari seluruh stakeholder yang ada di sulawesi barat,” ujar Afzal.
“Ini amanah, melalui komisi II DPR RI merupakan kewajiban. untuk itu,saya siap mengabdikan diri saya untuk provinsi sulawesi barat,” kata Muh Afzal menambahkan.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Sulbar, M. Ilham Borahima menjelaskan bahwa, saat ini data kependudukan sulawesi barat sebanyak 1.531.930 jiwa yang tersebar di 6 kabupaten di Sulbar. Berdasarkan hasil pertemuan dengan KPU Provinsi tanggal 20/6/2018, terdapat 861 ribu data wajib pilih. Namun terdapat 66.288.000 jiwa pemilih potensial yang belum memiliki E-KTP.
“Kendala utama kami adalah kerusakan peralatan perekaman data hampir 90 persen, jaringan akses internet, georafi wilayah Sulbar membutuhkan kendaraan operasional untuk mengakses daerah-daerah terpencil,” ungkapnya.
Dia berharap, Muh. Afzal bisa memfasilitasi setiap kendala dan hambatan mengenai kelengkapan administrasi pemilu 2019 di Sulawesi Barat.
“Ini sangat krusial karena hampir 90 oersen alat perekaman dan pencetakan KTP-el mengalami kerusakan di semua kecamatan dari 6 kabupaten di Sulbar hasil pengadaan alat APBN tahun 2012 termasuk kantornya, terkhusus kantor Dukcapil Kabupaten Mamasa, M. ILham sebut tak ubahnya seperti kandang kambing.
“Olehnya itu disarankan kepada pemangku jabatan didaerah khususnya para bupati, DPRD kabupaten dan Gubernur Sulbar, DPRD Provinsi Sulbar memberikan perhatian khusus dan dukungan anggaran di tahun politik ini khususnya dalam percepatan KTP-el tersebut,” ungkapnya.
Lanjutnya, begitu pula dengan dukungan pembangunan kantor baru serta sarana prasarana kerja serta Randis opersional dan kendaraan mobil pelayanan keliling perekaman dan percepatan KTP-el. Kemudian masalah penting yang harus di tuntaskan adalah melakukan pemuktahiran data data Di tahun 2019 agar tersedia data yang validitasnya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat di akses melalui media Online oleh seluruh masyarakat di seluruh Provinsi Sulbar.
“Intihnya, jika kita ingin sukseskan pemilu 2019 ini maka kata kuncinya adalah mari kita serius ,kerja keras, kordinasi, kerjasama, sinergitas yang baik dengan seluruh steakholder serta dukungan kebijakan anggaran baik dari pihak pemerintah pusat, Gubernur Sulbar dan DPRD Sulbar maupun para Bupati se-Sulbar,” pungkasnya. (edo)
