Penetapan 4 Pimpinan DPRD Sulbar Sebagai Tersangka Oleh Kejati Akan Memperlambat Proses Pembangunan

Mamuju, 8enam.com.-Penetapan tersangka 4 unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar di pastikan memperlambat proses perencanaan pembangunan di Sulbar. Hsl tersebut di katakan Alumni Muda PMII Cabang Mamuju Arnol Topo

Arnol katakan, pemerintahan ABM-Enny bisa berjalan di tempat tanpa adanya keterlibatan Legislatif. Apalagi saat ini akan memasuki pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2018.

“Sangat dibutuhkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif untuk membahas APBD 2018. Tentunya gubernur membutuhkan dukungan dan pengawasan DPRD dalam Menjalankan program kerjanya untuk menjadikan Sulbar Maju dan Malaqbi. Tapi rasanya niat itu bisa tertunda bila unsur pimpinan ini masih dalam Proses Hukum,” ujar Arnol, Selasa (24/10/2017).

Arnol menuturkan, Gubernur harus bisa memberikan penguatan Kepada Kejati bila Sulbar pada anggaran tahun 2016 mendapat WTP dari BPK, artinya Pengelolalan Keungan Sulbar Pada Waktu itu stabil. Tidak di temukannya Kerugian negara seperti yang disangkakakn Kejati.

“Kami khawatir dengan masalah ini, karena terkesan di politisasi. Bisa saja opini tergiring di maayarakat bahwa Gubwenur Sulbar Tidak ingin adanya Pokok-pokok pikiran DPRD lagi. Semua program harus satu pintu yaitu hanya lewat Gubernur saja,” terangnya.

Dia menambahkan, jika perjalananya, kasus DPRD juga tidak menemukan titik terang dan terus terkesan ada intrik untuk berkuasa sepenuhnya, akan menambah kekisruan ditengah masyarakat.

“Kalau sudah semakin parah maka akan terjadi People Power dan akan terjadi caos besar-besaran, mengingat pendukung semua anggota DPRD sulbar, tidak akan menerima wakilnya di tetapkan begitu saja dan terkesan Politis dan di kriminalisasi,” pungkasnya. (Edo)