8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Setelah Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi-JK beberapa waktu lalu, kali ini Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra Kembali turun kejalan menggelar aksi damai Refleksi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, Selasa (24/10/2017).
Dalam aksi tersebut, Selaku Koordinator Lapangan (Korlap), Wahyu Menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di negara ini, baik di skala nasional maupun di skala lokal dalam Tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Menurutnya, masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, membuat masyarakat belum merasakan kemakmuran, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.
“Dari hasil kajian kami selaku kader yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra memiliki beberapa kajian yang dianggap perlu diperhatikan,” Jelasnya.
Dia katakan, skala lokal, dia meminta adanya kejelasan dan ketegasan dalam proses hukum Empat unsur pimpinan DPRD Provinsi Sulbar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. Serta Mempertanyakan kejelasan arah pemerintahan Gubernur Sulbar, ABM-Enny dan mempertanyakan eksistensi Satgas Perlindungan anak dan perempuan yang ada.
Selain itu, Massa Aksi dari HMI cabang Manakarra ini juga mempertanyakan utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju sebesar Rp. 460.000.000
“Soal utang pemkab Mamuju sebesar Rp. 460.000.000, Kami meminta sudah sejauh mana progres Ombudsman dalam menjalakan pemeriksaannya yang telah memeriksa mantan pejabat daerah,” Tegasnya. (Joni/Ag).
