Mamuju, 8enam.com.-Roda penganggaran dan pemantapan fiskal daerah Sulawesi Barat memasuki fase krusial. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat secara resmi menerima penjelasan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Penyerahan nota penjelasan Ranperda APBD-P tersebut dilangsungkan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, Senin (14/9/2026).
Tambahan TKD Rp81 Miliar dari Pemerintah Pusat
Dalam penyampaiannya di hadapan pimpinan dan anggota dewan serta jajaran Kepala OPD Pemprov Sulbar, Gubernur Suhardi Duka memaparkan bahwa postur APBD Perubahan 2026 mengalami penyesuaian seiring masuknya alokasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp81 miliar.
SDK merinci alokasi belanja tambahan tersebut terdiri atas:
- Rp71 Miliar: Alokasi penyesuaian belanja pegawai untuk efektivitas operasional ASN daerah.
- Rp10 Miliar: Bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang difokuskan pada penguatan program prioritas pembangunan.
Pelaksanaan Cepat & Target Kesepakatan di Bulan September
Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, mengapresiasi penyerahan dokumen Ranperda tersebut dan optimis bahwa proses pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) dewan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum akhir September 2026.
”DPRD Sulbar telah mendengar dan menerima penjelasan Gubernur SDK. Karena proses kajian awal sebenarnya sudah berjalan sejak Agustus lalu dan struktur perubahannya tidak terlalu signifikan dibanding APBD Pokok, kami optimis penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov dan DPRD bisa tuntas pada bulan September ini,” ujar Suraidah.
Ia menambahkan, setelah kesepakatan bersama dicapai, dokumen Ranperda APBD-P 2026 akan segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk proses evaluasi serta penyesuaian final.
Akselerasi Program Pembangunan ‘Panca Daya’
Penyesuaian APBD-P 2026 ini dirancang untuk menjaga kesehatan fiskal daerah serta memastikan ketercukupan anggaran bagi pemenuhan belanja publik. Pengalokasian dana secara terukur ini sejalan dengan komitmen Misi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dalam mempercepat program strategis penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan infrastruktur dasar masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Editor : Ammar
