Mamuju, 8enam.com.-Upaya menekan angka stunting di Sulawesi Barat terus digenjot lewat sinergi lintas level pemerintahan. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja khusus dari Komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) di Kantor DKPPKB Sulbar, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan strategis tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, beserta jajaran, yang berdiskusi hangat bersama para legislator DPRD Polman terkait akselerasi penanganan stunting di daerah.
Fokus utama pembahasan menyoroti penguatan peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan kunjungan sasaran, penguatan kapasitas kader, hingga pemerataan sarana alat ukur pertumbuhan anak (antropometri).
Putri Anindy menegaskan bahwa optimalisasi Posyandu tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga medis dan kader di lapangan, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah desa serta dukungan keluarga.
”Peningkatan cakupan pelayanan Posyandu tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan dan kader. Pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan sasaran balita mendapatkan pelayanan,” ujar Putri.
Jika ada warga yang berhalangan hadir pada hari penimbangan, Putri menyarankan agar pelayanan dapat dikoordinasikan kembali pada waktu yang disepakati guna memastikan tidak ada anak yang terlewat pemantauannya.
Selain itu, ketersediaan alat antropometri berstandar menjadi salah satu sorotan penting. Pada tahun 2026 ini, DKPPKB Sulbar telah mengalokasikan pengadaan alat antropometri untuk mendukung wilayah-wilayah prioritas.
”Yang tidak kalah penting adalah memastikan alat yang sudah tersedia benar-benar dimanfaatkan dan dipelihara. Pengukuran harus dilakukan dengan presisi agar data yang dihasilkan valid dan menjadi dasar tindak lanjut yang tepat,” tambahnya.
Melalui kunjungan Komisi IV DPRD Polman ini, terbangun pula kesepahaman bersama mengenai pentingnya sinkronisasi kebijakan dan penganggaran—mulai dari dukungan fasilitas Posyandu hingga peningkatan kapasitas kader. Sinergi erat antara eksekutif provinsi, kabupaten, hingga legislatif ini dinilai sejalan dengan visi besar pembangunan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Editor : Ammar
