Mamuju, 8enam.com.-Langkah berani diambil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk memastikan roda pembangunan di tingkat kabupaten tidak berjalan menyimpang. Melalui sambungan udara, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar terpantau “mengepung” jalannya penyusunan anggaran Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) secara virtual pada Rabu (24/6/2026).
Pertemuan daring via Zoom Meeting yang diikuti langsung oleh Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra ini digelar khusus untuk membedah agenda krusial: Rapat Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah.
Penyelarasan Radikal: Menghapus Program “Selingkuh” Anggaran
Fasilitasi ketat dari balik layar komputer ini bukan sekadar formalitas birokrasi. Ini adalah bentuk intervensi legal dari pemerintah provinsi guna memastikan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemkab Mateng tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan wajib tunduk pada komando pembangunan provinsi dan arah nasional.
Penyisiran dokumen anggaran di ruang virtual tersebut mencakup tiga poin utama:
- Sinkronisasi Mutlak: Memaksa program kerja di Mamuju Tengah sejalan dengan cetak biru pembangunan Provinsi Sulbar.
- Pembersihan Anggaran Serampangan: Membedah ulang dokumen agar setiap program kegiatan terukur, efisien, dan tidak buang-buang anggaran.
- Orientasi Kesejahteraan: Memastikan dana daerah dialokasikan tepat sasaran untuk program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat bawah.
Gebrakan dari ruang Zoom ini merupakan tindak lanjut dari perintah kilat Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menuntut penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan anti-pemborosan anggaran.
“Perencanaan yang baik merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Sinergi antara provinsi dan kabupaten harus terus diperkuat agar program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, S.E., M.AP, dari lokasi terpisah.
Target Final: Dokumen RKPD Berkualitas Tinggi
Murdanil menegaskan bahwa komunikasi intensif antarperangkat daerah merupakan harga mati untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang implementatif dan tidak sekadar menjadi macan kertas.
“Kami berharap proses fasilitasi ini dapat menghasilkan RKPD yang lebih komprehensif, terukur, dan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah,” pungkas Murdanil optimis.
Dengan selesainya fasilitasi Ranpergub RKPD ini, draf perencanaan anggaran Kabupaten Mamuju Tengah kini resmi dikunci dan diselaraskan, siap menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat di bumi Mateng. (Rls)
Editor : Ammar
