Mamuju, 8enam.com.-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menghadiri Entry Meeting bersama Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) RI, Kamis (07/05/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah ini menandai dimulainya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta transparan.
Sinergi Demi Transparansi Fiskal
Pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri bertujuan untuk memastikan seluruh program kerja dan penggunaan anggaran di setiap perangkat daerah berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Sebagai instansi yang mengelola nadi keuangan dan aset daerah, BPKAD memegang peranan krusial dalam proses pengawasan ini.
Mohammad Ali Chandra menegaskan bahwa pihaknya menyambut positif kehadiran tim pemeriksa dan siap bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.
“Kami berkomitmen untuk bersinergi dan kooperatif dalam setiap tahapan pemeriksaan. Ini merupakan momentum penting bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Ali Chandra.
Evaluasi Konstruktif untuk Kinerja Daerah
Ali Chandra menambahkan bahwa pengawasan ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen evaluasi yang konstruktif. Hasil dari pemeriksaan Itjen Kemendagri nantinya akan menjadi pijakan bagi BPKAD untuk meningkatkan performa organisasi, khususnya dalam manajemen aset dan efisiensi belanja daerah.
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini memberikan masukan yang berharga demi peningkatan kinerja perangkat daerah, sehingga pelayanan dasar yang berkualitas dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui pengelolaan fiskal yang sehat,” tambahnya.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Hadirnya jajaran kepala perangkat daerah dalam Entry Meeting ini menunjukkan kekompakan Pemprov Sulbar dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih. Dengan pengawasan yang ketat dan terukur dari pusat, diharapkan Sulawesi Barat dapat mempertahankan standar tinggi dalam pelaporan keuangan serta mampu memitigasi risiko penyimpangan anggaran sejak dini.
Melalui sinergi yang kuat antara daerah dan kementerian, BPKAD Sulbar optimistis tata kelola keuangan daerah di masa kepemimpinan Gubernur SDK akan semakin solid dan menjadi pendorong utama percepatan pembangunan di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
