Mamuju, 8enam.com.-Arah pembangunan Kabupaten Majene untuk tahun 2027 mulai mengerucut. Melalui pembahasan desk usulan program yang digelar di Kantor Bapperida Sulawesi Barat, Selasa (07/04/2026), sejumlah kesepakatan krusial berhasil dicapai, mulai dari akses jalan, fasilitas kesehatan, hingga pengembangan kawasan pangan terpadu.
Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan usulan dari tingkat kabupaten dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi guna memastikan setiap anggaran yang dialokasikan berdampak maksimal bagi masyarakat.
Infrastruktur Jalan dan Kelautan
Di sektor infrastruktur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyetujui penanganan tiga ruas jalan utama di Majene, yakni ruas Pallang-pallang, Lombongan, dan Salutambung.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menjelaskan bahwa meskipun telah disepakati untuk diakomodir, eksekusi di lapangan tetap akan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Selain itu, untuk sektor kelautan, pemerintah melakukan penyesuaian teknis pada usulan dermaga di Desa Tubo.
”Usulan dermaga dialihkan menjadi pembangunan tambatan perahu. Langkah ini diambil agar selaras dengan rencana tata ruang laut yang memfokuskan kawasan tersebut untuk pengembangan perikanan budidaya,” jelas Amujib.
Transformasi Food Estate ke Integrated Farming
Salah satu poin menarik adalah pergeseran konsep pembangunan pertanian. Pemerintah mendorong pengembangan kawasan berbasis Integrated Farming (pertanian terpadu) di Majene. Program ini akan menyatukan budidaya bawang merah, cabai, padi ladang, jagung, hingga peternakan dalam satu ekosistem yang saling menunjang.
Konsep ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi lahan dan kesejahteraan petani Majene secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Barat.
Prioritas Kesehatan dan Pendidikan
Di bidang kesehatan, pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) untuk Puskesmas Totoli dan Tammero’do ditetapkan sebagai prioritas daerah. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan kebutuhan alkes tetap terpenuhi jika belum terakomodasi melalui kanal hibah nasional (Aplikasi SOPHI) Kementerian Kesehatan.
Sementara untuk sektor pendidikan, usulan bantuan beasiswa dan seragam sekolah akan dilakukan dengan verifikasi data yang lebih ketat.
- Basis Data: Penyaluran akan menggunakan data rinci agar tepat sasaran.
- Kewenangan: Penyesuaian program tetap mengikuti pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Penyempurnaan Rancangan RKPD
Seluruh hasil pembahasan ini akan segera dimasukkan ke dalam dokumen penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027.
”Hasil ini akan menjadi bahan utama yang dibawa ke tingkat forum kepala daerah dalam waktu dekat. Kita ingin memastikan perencanaan ini matang sebelum masuk ke tahap finalisasi,” pungkas Amujib.
Editor: Ammar
