Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Pangan Daerah mulai memperkuat barisan untuk memetakan kerentanan pangan di seluruh wilayah Bumi Manakarra. Sebuah tim khusus penyusun Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2026 resmi dibentuk dalam rapat koordinasi lintas sektor, Senin (06/04/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta memastikan pelayanan dasar, khususnya kedaulatan pangan, menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara berkualitas.
Instrumen Strategis Kebijakan Pangan
Rapat yang berlangsung di Kantor Dinas Pangan Daerah Sulbar ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Pangan, Agus, mewakili Kepala Dinas Pangan Sulbar, Suyuti Marzuki. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari BPS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP).
Dalam sambutan tertulisnya, Suyuti Marzuki menegaskan bahwa FSVA bukan sekadar dokumen rutin, melainkan instrumen vital untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
”Ketahanan pangan adalah pilar penting pembangunan. FSVA 2026 harus didukung data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis wilayah agar kebijakan yang kita ambil benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tegas Suyuti.
Metode Baru dan Tiga Pilar Utama
Penyusunan peta ketahanan pangan tahun ini tampil beda dengan mengadopsi metode baru yang lebih komprehensif. Tim akan bekerja menggunakan 12 indikator utama yang merujuk pada tiga pilar ketahanan pangan:
- Ketersediaan: Memastikan pasokan pangan mencukupi di setiap wilayah.
- Keterjangkauan: Menjamin masyarakat mampu mengakses pangan secara fisik maupun ekonomi.
- Pemanfaatan: Fokus pada kualitas konsumsi dan gizi masyarakat.
Sinergi Lintas Sektor untuk Data Valid
Keberhasilan FSVA 2026 sangat bergantung pada integrasi data dari berbagai instansi pengampu, mulai dari BPS untuk data makro, Bulog untuk stok pangan, hingga Dinas Kesehatan terkait status gizi.
Dengan terbentuknya tim penyusun ini, Pemprov Sulbar berharap dapat menghasilkan peta kerentanan pangan yang sangat akurat. Peta ini nantinya akan menjadi “kompas” bagi pemerintah daerah dalam menentukan lokasi intervensi program bantuan, penguatan lumbung pangan, hingga penanganan stunting yang lebih efektif di Sulawesi Barat.
Editor: Ammar
