Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), memimpin rapat koordinasi strategis bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar di Mamuju, Rabu (25/3/2026). Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk mematangkan perencanaan kerja di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang menekan kondisi fiskal daerah.
Gubernur SDK menegaskan bahwa fondasi utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi adalah kembalinya semangat kerja keras dan sinergi lintas sektoral di seluruh jajaran birokrasi.
Analisis Dampak Global dan Antisipasi Inflasi
Dalam arahannya, Gubernur SDK meminta seluruh kepala OPD untuk jeli mencermati isu-isu global yang berdampak langsung ke daerah, seperti potensi penurunan pendapatan negara dan ancaman inflasi. Menurutnya, pemahaman terhadap isu makro sangat penting agar kebijakan daerah tetap relevan dan akurat.
“Hari ini kita mematangkan perencanaan. Poin utamanya adalah mengangkat kembali semangat kerja keras. Kita harus menganalisis isu nasional dan global, termasuk penurunan pendapatan negara serta potensi inflasi yang harus kita antisipasi sejak dini,” ujar Suhardi Duka.
Terobosan Fiskal: Perda Peningkatan PAD
Sebagai langkah konkret memperkuat kemandirian keuangan daerah, Gubernur SDK mengumumkan rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diambil guna menutupi celah fiskal akibat fluktuasi dana transfer pusat.
“Kita akan buat Perda khusus untuk peningkatan PAD. Ini menjadi prioritas agar pembangunan di Sulawesi Barat tetap berjalan stabil tanpa bergantung sepenuhnya pada dinamika fiskal nasional,” tegas SDK.
Responsif Terhadap Isu Internal dan Kepegawaian
Selain isu ekonomi, Gubernur SDK juga menyoroti pentingnya stabilitas internal pemerintahan. Ia menginstruksikan jajaran terkait untuk segera menanggapi secara bijak berbagai isu yang berkembang, mulai dari pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga penataan jabatan struktural eselon III.
“Pemerintah harus tanggap terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat dan internal, baik itu mengenai PPPK, eselon III, maupun isu strategis lainnya di Sulbar. Semua harus diselesaikan dengan langkah yang terukur,” tambahnya.
Melalui rapat ini, Gubernur SDK berharap seluruh OPD tidak lagi bekerja secara parsial, melainkan menyatu dalam satu gerak langkah untuk mendorong peningkatan kinerja demi pembangunan Sulawesi Barat yang lebih maju dan sejahtera. (Rls)
