Mamuju, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat melalui UPTD Pelayanan Pajak Mamuju resmi “tancap gas” dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Komitmen ini diperkuat melalui koordinasi intensif bersama Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat guna mengakselerasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2026, Rabu (11/3/2026).
Langkah strategis ini merupakan pengejawantahan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan serta memastikan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemenuhan Indikator Reformasi Birokrasi
Koordinasi ini merupakan respon cepat atas evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. UPTD Pelayanan Pajak Mamuju kini fokus pada penguatan indikator pembangunan Zona Integritas melalui pengisian instrumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang lebih presisi dan transparan.
Dalam rapat tersebut, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju yang diwakili oleh Kepala Subbagian Kepegawaian, Erick Friths Grenius, mendalami mekanisme teknis penguatan implementasi ZI agar sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Kemenpan-RB.
Bukan Sekadar Administrasi, Tapi Kualitas Layanan
Dihubungi secara terpisah, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa mengejar predikat WBK bukan hanya soal memenuhi tumpukan dokumen administratif.
“Pembangunan Zona Integritas adalah langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan akuntabel. Komitmen WBK ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan pajak yang lebih mudah, cepat, dan bebas dari praktik pungli atau korupsi. Ini adalah soal kepercayaan publik,” tegas Abdul Wahab.
Optimisme Menuju Pelayanan Profesional
Dengan pendampingan berkelanjutan dari Biro Organisasi, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju optimistis dapat melakukan transformasi budaya kerja yang lebih melayani. Penguatan integritas ini diharapkan menjadi role model bagi unit kerja lainnya di bawah naungan Bapenda Sulbar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap melalui pembangunan Zona Integritas yang masif, iklim investasi dan kepatuhan pajak masyarakat akan meningkat seiring dengan semakin profesionalnya aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. (Rls)
