Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dalam menjaga stabilitas harga di wilayahnya. Pasca memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi di Mamuju, Selasa (10/3/2026), Gubernur mematok target ambisius untuk menjaga angka inflasi tetap berada di bawah 2,5 persen.
Meski inflasi bulanan Sulbar per Februari 2026 tercatat sebagai salah satu yang terendah di Indonesia, Gubernur SDK tetap meminta seluruh jajaran waspada, terutama terhadap komoditas yang masih fluktuatif di pasar tahunan.
Strategi Mengurai Pemicu Inflasi
Gubernur mengidentifikasi beberapa faktor utama penyumbang inflasi. Di sektor pangan, kenaikan harga ikan cakalang dan ikan layang menjadi perhatian serius. Sebagai solusi jangka panjang, Gubernur memberikan instruksi langsung kepada lima pemerintah kabupaten di Sulbar untuk memperkuat armada perikanan.
“Pemicu utama inflasi kita ada pada ikan cakalang dan layang. Saya instruksikan kabupaten segera menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan pada anggaran 2027. Kita harus pastikan pasokan ikan melimpah agar harga di pasar stabil,” tegas Suhardi Duka.
Terkait pemicu di luar kendali daerah seperti harga emas dunia dan tarif listrik nasional, Gubernur memastikan akan terus memantau dampak turunannya terhadap daya beli masyarakat lokal.
Ketegasan dalam Jalur Distribusi: “6 Jam Selesai atau Potong TPP”
Menjelang Idulfitri, Gubernur SDK mengeluarkan peringatan keras bagi aparatur yang bertanggung jawab atas kelancaran distribusi kebutuhan pokok. Ia tidak menoleransi adanya hambatan logistik yang dapat memicu kelangkaan barang.
“Distribusi dipantau secara intensif. Saya beri waktu maksimal enam jam untuk menyelesaikan setiap ada kendala distribusi di lapangan. Jika lewat dari enam jam tidak tuntas, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) pejabat terkait akan saya potong,” ujar Gubernur dengan nada tegas.
Desak Penambahan Kuota BBM
Selain pangan, sektor energi menjadi sorotan. Gubernur SDK menilai kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Sulawesi Barat saat ini sudah tidak mencukupi kebutuhan riil masyarakat yang terus meningkat. Pemprov Sulbar secara resmi meminta pemerintah pusat dan pihak terkait untuk menambah kapasitas dan jumlah pasokan BBM.
“Jatah yang diberikan saat ini belum cukup dengan pemakaian di daerah. Kita butuh tambahan kuota agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu oleh antrean atau kelangkaan bahan bakar,” pungkasnya.
Dengan kombinasi pengawasan ketat, penguatan sarana produksi nelayan, dan stabilitas energi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis inflasi akan tetap terkendali sesuai target nasional, demi menjaga kesejahteraan masyarakat di Tanah Malaqbi. (Rls)
