Mamuju, 8enam.com.-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat memperingatkan seluruh kabupaten di wilayah Sulbar untuk segera memiliki dan mematangkan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Banjir. Dokumen ini dinilai krusial sebagai kompas utama dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa penekanan ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Suhardi Duka (SDK) guna memastikan respons pemerintah daerah berlangsung cepat, tepat, dan tidak tumpang tindih saat terjadi luapan sungai maupun curah hujan ekstrem.
Pedoman Lintas Sektor di Masa Darurat
Yasir Fattah menjelaskan bahwa Rencana Kontinjensi bukanlah sekadar dokumen administratif, melainkan skenario operasional yang melibatkan lintas perangkat daerah, TNI-Polri, hingga relawan.
“Rencana Kontinjensi Banjir ini menjadi pedoman bersama. Kita ingin memastikan setiap unsur memahami peran dan tanggung jawabnya sebelum bencana terjadi, saat tanggap darurat, hingga pemulihan,” ujar Yasir Fattah, Rabu (18/2/2026).
Beberapa poin vital yang wajib termuat dalam dokumen tersebut antara lain:
- Pemetaan Risiko: Identifikasi titik rawan banjir di tiap kecamatan.
- Sistem Peringatan Dini: Alur informasi dari hulu ke hilir sebelum banjir datang.
- Logistik & Evakuasi: Titik distribusi bantuan dan lokasi pengungsian yang layak.
- Skenario Kejadian: Rencana aksi berdasarkan tingkat keparahan banjir.
Edukasi Penyelamatan Diri
Selain aspek manajerial, BPBD Sulbar juga terus menggenjot edukasi publik. Masyarakat di wilayah rawan diminta aktif mengikuti simulasi agar memahami langkah-langkah penyelamatan diri dan keluarga, terutama bagi mereka yang tinggal di bantaran sungai.
“Kita tidak hanya fokus pada penanganan saat air sudah tinggi. Pencegahan dan pengurangan risiko adalah prioritas. Kolaborasi menjadi kunci mewujudkan Sulawesi Barat yang tangguh menghadapi banjir,” tegas Yasir Fattah.
Komitmen Tangguh Hidrometeorologi
Melalui penguatan Renkon ini, BPBD Sulbar berharap kesenjangan koordinasi antar-lembaga dapat diminimalisir. Dengan perencanaan yang matang, proses mobilisasi sumber daya manusia dan bantuan logistik diharapkan dapat dilakukan dalam hitungan jam setelah status darurat ditetapkan. (Rls)
