Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat mengawal ketertiban administrasi keuangan daerah. Melalui Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, BPKAD melaksanakan Sinkronisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2026 guna menjamin validitas data gaji dan tunjangan di seluruh instansi.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (18–19 Februari 2026) ini dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, didampingi Plt. Kasubid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Muhammad Apriady.
Cegah Selisih Data dan Kesalahan Anggaran
Sinkronisasi ini bertujuan menyamakan parameter data belanja pegawai di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Langkah preventif ini dilakukan agar tidak terjadi disparitas data maupun kesalahan teknis dalam penganggaran belanja rutin pegawai.
Upaya ini merupakan perwujudan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta memastikan pelayanan dasar berjalan tanpa kendala anggaran.
“Kami melakukan sinkronisasi untuk memastikan seluruh OPD memiliki data yang seragam dan valid. Dengan begitu, proses penganggaran gaji dan tunjangan dapat berjalan tanpa hambatan, serta meminimalisir risiko kesalahan administrasi maupun perbedaan data antar-perangkat daerah,” jelas Abd. Kuddus.
Fondasi Pelayanan Publik yang Berkualitas
Lebih lanjut, Abd. Kuddus menekankan bahwa tertib administrasi belanja pegawai bukan sekadar masalah angka, melainkan komitmen moral dalam menjaga disiplin keuangan negara. Keberhasilan pengelolaan ini sangat bergantung pada konsistensi data dari masing-masing OPD.
Senada dengan hal tersebut, Muhammad Apriady menegaskan bahwa hasil sinkronisasi ini akan menjadi basis data krusial dalam perencanaan APBD 2026.
“Dengan data yang sudah sesuai, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik tanpa terbebani oleh masalah teknis penganggaran di tengah jalan,” tegas Apriady.
Pengawalan Tata Kelola Keuangan
Melalui agenda ini, BPKAD Sulbar menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Pengelolaan belanja pegawai yang transparan dan sesuai aturan diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Rls)
