Mamuju, 8enam.com.-Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat memperkuat ketahanan anggaran daerah melalui rapat kerja monitoring dan evaluasi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Kamis (12/2/2026). Rapat ini fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas retribusi sebagai instrumen utama pembangunan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Komisi III ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, H. Usman Suhuria, serta dihadiri oleh anggota komisi, Saddam dan Elisabeth, beserta para pimpinan OPD terkait.
Sinkronisasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Langkah evaluasi ini merupakan manifestasi dari visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Komisi III menilai bahwa peningkatan PAD adalah kunci untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan di berbagai sektor serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.
Ketua Komisi III, Usman Suhuria, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar evaluasi rutin, melainkan forum strategis untuk memetakan kendala lapangan dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kami akan merinci hasil evaluasi ini secara komprehensif untuk dijadikan rekomendasi resmi kepada pihak eksekutif, khususnya kepada Bapak Gubernur. Fokus kita adalah bagaimana memperbaiki target pendapatan dan membangun potensi baru yang realistis untuk meningkatkan PAD,” tegas Usman Suhuria.
Dorong Inovasi dan Strategi Terukur
Dalam rapat tersebut, Komisi III menekankan bahwa OPD tidak boleh hanya terpaku pada target angka, tetapi harus memiliki strategi yang terukur dan inovatif dalam pemungutan retribusi. Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar kebijakan fiskal daerah tetap berpihak pada kemandirian keuangan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
DPRD berharap OPD terkait dapat melakukan langkah-langkah konkret, seperti:
- Digitalisasi Retribusi: Meminimalisir kebocoran anggaran melalui sistem pembayaran elektronik.
- Intensifikasi Potensi: Mengoptimalkan sektor perikanan, pertanian, dan aset daerah.
- Inovasi Layanan: Mempermudah mekanisme pembayaran bagi wajib pajak dan wajib retribusi.
Menuju Fiskal Sulbar yang Tangguh
Melalui rapat kerja ini, Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal proses penguatan kemandirian fiskal Sulawesi Barat. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam merancang struktur APBD yang lebih mandiri dan sehat, guna membiayai program-program kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. (Rls)
