Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus bergerak dinamis dalam memperkuat fondasi kependudukan. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) menggelar rapat koordinasi strategis untuk menyusun rencana kerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Daerah Republik Indonesia, Selasa (10/2/2026).
Langkah kolaboratif ini menjadi bagian penting dalam mendukung visi Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), khususnya pada pilar penguatan daya manusia dan daya keluarga sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
Fokus pada Data dan Kualitas Keluarga
Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra, Muh. Dhany Sadry, yang memimpin rapat tersebut menjelaskan bahwa sinkronisasi program pusat dan daerah sangat krusial untuk memastikan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Pembahasan utama meliputi empat poin strategis:
- Penguatan Data Kependudukan: Sinkronisasi data berbasis wilayah agar bantuan dan program tepat sasaran.
- Penanganan Stunting: Integrasi program gizi dan kesehatan keluarga secara masif.
- Peningkatan Kualitas Keluarga: Edukasi dan pemberdayaan sebagai unit terkecil pembangunan.
- Intervensi Berbasis Wilayah: Penajaman program sesuai dengan kebutuhan riil di tiap desa dan kelurahan.
“Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat integrasi kebijakan pusat dan daerah, sehingga program pembangunan kependudukan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar,” ujar Dhany Sadry.
Sinergi Lintas Sektor di Bawah Biro Pemkesra
Di tempat terpisah, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, menegaskan komitmen pihaknya sebagai leading sector dalam mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menurutnya, sinergi dengan kementerian merupakan langkah taktis untuk mempercepat pencapaian target-target pembangunan SDM yang berkelanjutan.
“Program ini adalah implementasi dari semangat Pancadaya Gubernur SDK. Kita ingin membangun keluarga-keluarga di Sulawesi Barat yang mandiri dan berkualitas. Dukungan dari kementerian akan mempercepat proses akselerasi tersebut,” terang Murdanil.
Menuju Rencana Aksis Konkret
Rapat ini diproyeksikan segera menghasilkan nota kesepahaman (MoU) dan rencana aksi nyata. Dengan kolaborasi ini, Sulawesi Barat menargetkan sistem pengelolaan kependudukan yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika sosial, guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan berdaya saing. (Rls)
