Example 300250
DaerahMamuju

Sulbar Bidik Dana FOLU Net Sink : Ajukan Proposal Rp 36 Miliar untuk Pelestarian Hutan dan Ekonomi Karbon

×

Sulbar Bidik Dana FOLU Net Sink : Ajukan Proposal Rp 36 Miliar untuk Pelestarian Hutan dan Ekonomi Karbon

Sebarkan artikel ini

Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat menangkap peluang pendanaan hijau dari Pemerintah Pusat. Sebagai daerah dengan luas kawasan hutan mencapai 60 persen, Sulbar kini tengah mematangkan usulan program pelestarian hutan guna mendapatkan dana hibah Forestry and Other Land Use (FOLU) dari Kementerian Kehutanan.

​Langkah strategis ini dibahas dalam rapat persiapan verifikasi dan asistensi usulan kegiatan kehutanan Dana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026). Upaya ini merupakan implementasi nyata dari Panca Daya Gubernur Suhardi Duka (SDK), khususnya pada pilar pembangunan infrastruktur dan penjagaan kelestarian lingkungan hidup.

Menjemput Kompensasi Pengelolaan Karbon

​Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, menjelaskan bahwa Sulbar memiliki modalitas kuat dalam isu perubahan iklim global melalui luas hutannya. Oleh karena itu, Pemprov mengajukan proposal pendanaan sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi Sulbar dalam menjaga paru-paru dunia.

​“Wilayah kita 60 persen adalah hutan. Kami mengajukan proposal anggaran berupa hibah dari Kementerian Kehutanan untuk melestarikan hutan tersebut, termasuk mengoptimalkan peluang dari pengelolaan karbon,” ujar Junda.

Empat Fokus Utama Pelestarian

​Jika usulan tahap awal senilai Rp36 miliar ini disetujui, Junda merinci empat poin inti yang akan menjadi sasaran program:

  1. Penguatan Kelembagaan: Mematangkan struktur organisasi pengelola kehutanan di daerah.
  2. Produktivitas Hutan: Memastikan hutan tetap produktif namun tetap terjaga fungsinya.
  3. Pengelolaan Karbon: Mengintegrasikan potensi hutan Sulbar ke dalam skema perdagangan atau kompensasi karbon.
  4. Penguatan Pengawasan: Memperkuat fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk meminimalisir perambahan dan kerusakan kawasan.

Persiapan Presentasi di Kementerian

​Rapat internal ini sekaligus menjadi ajang sinkronisasi data sebelum Pemprov Sulbar menghadap tim verifikasi pusat pada Kamis mendatang. Junda optimis, jika tahap awal ini berhasil dikelola dengan baik, nilai pendanaan yang lebih besar akan mengalir ke Sulawesi Barat di masa depan.

​“Hari Kamis nanti kami dijadwalkan mempresentasikan proposal ini. Ini adalah gerbang awal. Jika dinilai berhasil, peluang pendanaan berkelanjutan untuk menjaga ekosistem Sulbar akan semakin terbuka lebar,” pungkasnya. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *