Mamuju, 8enam.com.-Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat keterbukaan informasi mulai menunjukkan tren positif. Setelah sepekan pemantauan intensif, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Sulbar memberikan apresiasi atas meningkatnya partisipasi aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola website dan media sosial resmi mereka, Senin (9/2/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta upaya menyosialisasikan program prioritas pemerintah daerah kepada masyarakat secara luas.
Website dan Medsos Sebagai Etalase Kinerja
Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty, mengungkapkan bahwa dalam evaluasi sepekan terakhir, sebagian besar OPD menunjukkan respons cepat dengan meningkatkan frekuensi publikasi kegiatan.
”Website dan media sosial OPD adalah etalase kinerja pemerintah. Kami melihat adanya peningkatan signifikan dalam penayangan informasi, terutama yang berkaitan dengan Program Pancadaya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” jelas Dian dalam rapat evaluasi di Mamuju.
Publikasi Digital Jadi Indikator Penilaian TPP
Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa pengelolaan kanal informasi digital ini bukan sekadar rutinitas publikasi, melainkan memiliki bobot manajerial yang penting. Keaktifan kanal digital kini menjadi salah satu data pendukung dalam penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
”Ini bukan hanya soal memenuhi indikator SPBE. Keaktifan publikasi digital mencerminkan kesadaran bahwa informasi publik adalah bagian dari pelayanan. Hal ini juga menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan,” tegas Ridwan.
Membangun Kepercayaan Publik
Diskominfo Sulbar berharap konsistensi publikasi ini terus terjaga secara berkelanjutan. Dengan kanal informasi yang aktif dan terstruktur, pemahaman masyarakat terhadap program Sulbar Maju dan Sejahtera diharapkan meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Tim pemantau akan terus melakukan evaluasi berkala dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan kebijakan lebih lanjut. (Rls)
