Mamuju, 8enam.com.-Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Memastikan hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menerima kunjungan tim Inspektorat Daerah guna melaksanakan monitoring Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025, Senin (9/2/2026).
Langkah koordinasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan memastikan aset daerah memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan publik.
Validasi Data dan Optimalisasi Aset
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa aset daerah harus dikelola secara profesional agar tidak menjadi beban fiskal, melainkan menjadi penunjang produktivitas daerah.
“Monitoring BMD adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa aset yang kita miliki benar-benar tercatat secara transparan dan dikelola secara akuntabel. Kami berkomitmen agar pengelolaan aset ini sejalan dengan visi Gubernur untuk memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Ali Chandra.
Secara teknis, Pengurus Barang BPKAD Sulbar, Mutmainnah, menjelaskan bahwa fokus monitoring kali ini meliputi:
- Validasi Data Aset: Memastikan kesesuaian antara data administratif dengan keberadaan fisik aset.
- Identifikasi Aset Idle: Mendata aset yang tidak terpakai agar bisa dialihfungsikan atau dimanfaatkan secara optimal.
- Evaluasi Pemanfaatan: Menilai sejauh mana aset daerah mendukung kelancaran pelayanan dasar masyarakat.
Rekomendasi untuk Tata Kelola Profesional
Tim Inspektorat Daerah Sulawesi Barat menyatakan bahwa monitoring ini bukan sekadar audit rutin, melainkan sarana evaluasi bersama. Hasil dari pemantauan ini akan menjadi dasar rekomendasi perbaikan agar tata kelola BMD semakin profesional dan berdaya guna.
“Kami ingin memastikan pengelolaan BMD tidak hanya taat aturan secara formal, tetapi juga efektif mendukung pembangunan. Monitoring ini akan memperkuat sistem pengawasan agar aset daerah terlindungi dari potensi penyalahgunaan,” ungkap perwakilan tim Inspektorat.
Dengan adanya sinergi antara BPKAD dan Inspektorat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis dapat mempertahankan opini laporan keuangan yang berkualitas sekaligus mengamankan seluruh kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat Bumi Manakarra. (Rls)
