Mamuju, 8enam.com.-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan. Hal ini mengemuka saat Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali, menerima audiensi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Mamuju guna membahas dugaan pencemaran di Sungai Barakkang, Jumat (6/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala DLHK ini merupakan bentuk keterbukaan informasi publik dan langkah responsif pemerintah dalam menyerap aspirasi mahasiswa terkait isu lingkungan hidup.
Aspirasi Penegakan Hukum Lingkungan
Dalam dialog tersebut, PERMAHI Cabang Mamuju menyampaikan sejumlah tuntutan strategis, di antaranya:
- Investigasi Lapangan: Mendesak pelaksanaan peninjauan langsung ke titik lokasi yang diduga terdampak.
- Uji Laboratorium: Melakukan pengujian kualitas air sungai secara teknis dan ilmiah.
- Transparansi Publik: Meminta hasil pengujian dibuka secara luas kepada masyarakat.
- Tindakan Tegas: Mendorong penegakan hukum bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.
Komitmen Profesional dan Objektif
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali, memastikan bahwa setiap laporan pengaduan masyarakat akan diproses secara profesional dan objektif sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang.
”DLHK Sulbar berkomitmen menjalankan fungsi pengendalian pencemaran melalui mekanisme pengawasan dan verifikasi teknis yang terukur. Kami akan menindaklanjuti laporan ini dengan langkah-langkah yang sesuai prosedur penegakan hukum lingkungan,” tegas Zulkifli.
Sinergi untuk Lingkungan Berkelanjutan
Upaya perlindungan lingkungan ini sejalan dengan visi Pancadaya Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap keluhan warga.
DLHK Sulbar memandang peran mahasiswa sebagai mitra kritis yang penting dalam menjaga kelestarian alam di Sulawesi Barat. Melalui komunikasi dua arah ini, diharapkan pengawasan terhadap lingkungan hidup tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga didukung oleh elemen masyarakat secara aktif. (Rls)
