Mamuju, 8enam.com.-Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat fondasi administrasi dengan menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2026. Langkah ini diambil guna memastikan setiap program perlindungan sosial dan pemberdayaan berjalan lebih terukur dan akuntabel, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas birokrasi daerah.
Penyelarasan Program dengan Visi Gubernur
Langkah strategis ini merupakan pengejawantahan dari visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM). Fokus utamanya adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional demi mewujudkan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Analis Kebijakan Ahli Muda Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Nuzululhiah Thamrin, yang hadir mewakili instansinya, menekankan bahwa penyusunan dokumen ini bukan sekadar formalitas. PK dan Renaksi akan menjadi kompas dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga penguatan desa di Sulawesi Barat.
Fokus pada Akuntabilitas dan Efektivitas
Dalam rapat teknis tersebut, jajaran Dinsos P3A dan PMD dibekali pemahaman mengenai indikator kinerja utama yang harus selaras dengan tujuan organisasi. Dengan sistem SAKIP yang kuat, diharapkan setiap anggaran yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dan memberikan manfaat yang nyata bagi sasaran program.
”Melalui sosialisasi ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas. Tujuannya jelas, agar pelaksanaan program sosial dan pemberdayaan masyarakat di lapangan lebih efektif dan akuntabel,” ujar Nuzululhiah.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial
Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, secara terpisah menyatakan bahwa hasil dari rapat teknis ini akan langsung diimplementasikan dalam struktur kerja internal. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi, sekaligus mempercepat respon terhadap isu-isu sosial, perlindungan anak, dan pembangunan desa.
Dengan perencanaan yang matang dan terukur, Dinsos P3A dan PMD Sulbar optimis dapat menghadirkan pelayanan dasar yang lebih berkualitas, selaras dengan arah pembangunan menuju Sulawesi Barat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. (Rls)
