Polman, 8enam.com.-Jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Pelayanan Pajak Polewali Mandar (Polman) menunjukkan komitmennya untuk terus relevan di era transformasi digital. Komitmen ini diwujudkan dengan mengikuti Webinar Layanan Kepegawaian berbasis teknologi yang diselenggarakan oleh BKSDM Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan virtual ini merupakan langkah strategis dalam mendukung visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
Efisiensi Administrasi Lewat Sistem Digital
Webinar ini membedah berbagai kemudahan layanan kepegawaian masa kini, mulai dari pengelolaan administrasi ASN yang terintegrasi hingga percepatan layanan yang lebih transparan. Partisipasi UPTD Polman diwakili oleh Kasubag Kepegawaian dan Tata Usaha, Rahmawati, Kasubid Pendataan dan Penetapan, Ardawaty, beserta jajaran staf teknis.
“Materi yang disampaikan sangat aplikatif. Kami mendapatkan gambaran jelas bagaimana sistem digital dapat memangkas birokrasi yang rumit menjadi lebih sederhana. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan tertib administrasi di unit kerja,” ungkap Rahmawati.
Membangun ASN yang Literat Teknologi
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa penguasaan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap aparatur. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap sistem digital akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di sektor pendapatan.
“Digitalisasi layanan kepegawaian adalah kunci birokrasi yang efektif. Kami ingin ASN di lingkungan Bapenda, khususnya di UPTD Polman, menjadi pribadi yang adaptif. Jika administrasi internalnya sudah digital dan rapi, maka pelayanan ke masyarakat pun akan jauh lebih optimal,” tegas Abdul Wahab.
Dukungan terhadap Reformasi Birokrasi
Keikutsertaan dalam webinar ini diharapkan dapat memacu implementasi layanan kepegawaian mandiri berbasis aplikasi bagi seluruh pegawai di UPTD Pelayanan Pajak Polman. Dengan sistem yang akuntabel, setiap progres kepegawaian dapat dipantau secara mandiri, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan profesional.
Melalui langkah pengembangan kapasitas ini, Bapenda Sulbar terus berupaya menjadi motor penggerak reformasi birokrasi di Sulawesi Barat, sekaligus memastikan bahwa seluruh layanan pemerintahan berjalan selaras dengan perkembangan teknologi informasi terkini. (Rls)
