- Mamuju, 8enam.com.-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat mengawal percepatan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2026. Hal ini dimatangkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas instansi yang digelar di Ruang Kerja Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, baru-baru ini.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional, selaras dengan visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam meningkatkan motivasi dan disiplin kerja aparatur di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Sinergi Lintas Sektor untuk Ketepatan Waktu
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi, Nur Rahmah Parampasi, dan dihadiri oleh perwakilan dari BKPSDM, Inspektorat, Bapperida, Biro Hukum, serta BPKAD. Kehadiran tim terpadu ini bertujuan untuk menyinkronkan aspek administrasi, regulasi, hingga penganggaran agar TPP dapat dicairkan tepat waktu.
Kepala BKPSDM Sulbar, Herdin Ismail, menegaskan bahwa TPP bukan sekadar hak finansial, melainkan instrumen vital untuk memacu produktivitas ASN.
“BKPSDM berkomitmen penuh mendukung percepatan realisasi TPP 2026. Kami fokus pada penguatan sistem penilaian kinerja agar pemberian TPP benar-benar menjadi reward atas dedikasi dan prestasi kerja aparatur,” ujar Herdin.
Penilaian Kinerja yang Akuntabel
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM, Andi Hidayah Arif, menekankan pentingnya akurasi data penilaian. Menurutnya, pemberian TPP di tahun 2026 harus memiliki indikator yang terukur dan selaras dengan regulasi terbaru.
“Pemberian TPP harus berbasis kinerja yang akuntabel. Melalui koordinasi ini, kami memastikan seluruh indikator penilaian telah siap sehingga implementasinya berjalan optimal tanpa kendala administratif,” jelas Andi Hidayah.
Mendorong Profesionalisme Birokrasi
Dengan tuntasnya sinkronisasi antar perangkat daerah ini, diharapkan proses pencairan TPP 2026 tidak mengalami hambatan. Hal ini diharapkan menjadi stimulus bagi seluruh ASN Sulawesi Barat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih prima dan inovatif, demi mendukung percepatan pembangunan daerah. (Rls)
