Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) melakukan langkah progresif dalam menangani isu Anak Tidak Sekolah (ATS). Pemprov Sulbar menggelar rapat pembahasan rencana kerja sama strategis dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Kamis (5/2/2026).
Sinergi ini bertujuan memberikan solusi konkret bagi ATS melalui jalur pendidikan vokasi dan peningkatan produktivitas. Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam membangun sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing menuju Sulbar yang maju dan sejahtera.
Vokasi Sebagai Solusi Alternatif ATS
Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, menegaskan bahwa penanganan ATS tidak bisa hanya mengandalkan jalur formal. Penguatan pendidikan vokasi yang berbasis pada kebutuhan dunia kerja dan potensi lokal menjadi kunci agar anak-anak yang terputus sekolahnya tetap memiliki masa depan yang cerah.
“Sinergi dengan BBPVP Makassar diharapkan mampu menghadirkan skema pelatihan yang tepat sasaran. Kita ingin anak-anak kita yang tidak bersekolah memiliki keterampilan aplikatif dan produktif, sehingga mereka siap masuk ke dunia kerja atau bahkan membuka lapangan usaha sendiri (berwirausaha),” jelas Murdanil.
Validasi Data dan Pendampingan Pascapelatihan
Dalam rapat tersebut, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini melalui:
- Pemetaan & Validasi: Memastikan data ATS akurat agar sasaran peserta tepat.
- Kurikulum Relevan: Menyesuaikan jenis pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.
- Pendampingan Berkelanjutan: Memberikan pengawalan setelah pelatihan selesai agar peserta benar-benar terserap di dunia kerja atau mandiri secara ekonomi.
Pembangunan SDM yang Inklusif
Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya besar Pemerintah Provinsi dalam memperkuat pembangunan SDM yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan. Dengan membekali ATS dengan sertifikasi dan keterampilan teknis, diharapkan angka pengangguran dapat ditekan dan kemandirian ekonomi masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
Rapat ini menjadi landasan formal bagi penyusunan nota kerja sama yang lebih teknis, mencakup penetapan jenis kejuruan pelatihan, mekanisme pelaksanaan, hingga target penurunan angka ATS di Sulawesi Barat secara berkelanjutan. (Rls)
