Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian ekosistem laut. Hal ini mengemuka saat Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menerima kunjungan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Sulbar, Sabaruddin Syam, di ruang kerjanya, Jumat (30/01/2026).
Pertemuan ini selaras dengan visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, tertib, dan berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat Sulawesi Barat.
Harmonisasi Tambang dan Ekosistem Laut
Dalam dialog yang berlangsung akrab tersebut, isu strategis mengenai penguatan regulasi pengelolaan tambang di wilayah pesisir menjadi sorotan utama. Safaruddin menekankan bahwa aktivitas pertambangan MBLB harus berjalan seiring dengan perlindungan wilayah laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan.
”Kami sangat terbuka untuk berdialog dengan pelaku usaha. Prinsipnya, aktivitas ekonomi seperti pertambangan harus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir sebagai penyangga utama kehidupan masyarakat,” ujar Safaruddin didampingi jajaran Unit Kerja Tata Ruang Kelautan.
Kepastian Hukum dan Koordinasi Lintas Sektor
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tambang MBLB Sulbar, Sabaruddin Syam, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah silaturahmi untuk menyamakan persepsi dengan kepemimpinan baru di DKP Sulbar. Salah satu poin penting yang disepakati adalah perlunya komunikasi yang intens antara pelaku usaha dengan birokrasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
”Kami berharap terjalin kerja sama yang erat agar tercipta tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab. Kepastian regulasi sangat penting bagi kami para pelaku usaha agar bisa berkontribusi bagi daerah tanpa melanggar aturan lingkungan,” jelas Sabaruddin Syam.
Sinergi untuk Pembangunan Bijak
Safaruddin menambahkan, DKP Sulbar akan terus mengawal pemanfaatan ruang laut sesuai dengan aturan tata ruang yang berlaku. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu meminimalisir dampak lingkungan sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor mineral bukan logam secara transparan dan akuntabel.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pemerintah dan dunia usaha untuk duduk bersama, memastikan setiap butir pasir dan batu yang digali tetap memberikan ruang bagi keberlanjutan maritim Sulawesi Barat untuk generasi mendatang. (Rls)
