Mamuju, 8enam.com.-Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan sikap optimis di tengah tantangan efisiensi fiskal yang cukup signifikan. Meski menghadapi pemotongan anggaran operasional hingga 47,73 persen, Biro Umum menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan administrasi pimpinan yang maksimal.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle, usai menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulbar, Kamis (29/01/2026).
Menjaga Standar Layanan di Tengah Efisiensi
Dalam evaluasi yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, Anshar memaparkan bahwa kondisi anggaran tahun 2025 dan 2026 mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan data anggaran tahun 2024.
”Saat ini kondisi pengurangan anggaran operasional perkantoran Biro Umum mencapai sekitar 47,73 persen. Walau demikian, kami tetap optimis dan berupaya semaksimal mungkin mengoptimalkan pelayanan kerumahtanggaan, penatausahaan administrasi pimpinan, hingga pengelolaan aset agar tetap berjalan sesuai rencana,” ujar Anshar Malle.
Strategi efisiensi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sebagaimana misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM).
Fungsi ‘Checks and Balances’ Legislatif
Rapat monev ini menjadi wadah penting bagi Biro Umum untuk menyerap masukan strategis dari para anggota legislatif. Anshar menilai, pengawasan dari DPRD adalah instrumen krusial untuk mencegah penyimpangan anggaran serta memastikan setiap rupiah yang dialokasikan berdampak langsung bagi kelancaran roda pemerintahan.
“Tanggapan dan saran dari Komisi I sangat berharga. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan mengurangi risiko penyimpangan,” tambahnya.
Fokus pada Akuntabilitas
Didampingi jajaran Kabag, Kasubag, dan Pejabat Fungsional, Biro Umum berkomitmen untuk terus bersinergi dengan legislatif. Fokus utama ke depan adalah memastikan penanganan aset dan administrasi keuangan tetap tertib meski dengan sumber daya anggaran yang terbatas.
Ketua Komisi I, Syamsul Samad, memberikan sejumlah catatan strategis agar Biro Umum tetap adaptif dan kreatif dalam mengelola anggaran yang ada tanpa mengurangi marwah pelayanan terhadap pimpinan daerah dan tamu negara. (Rls)
