Mamuju, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat memenuhi undangan Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (29/01/2026). Rapat ini menjadi ajang pembuktian akuntabilitas atas target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama satu tahun terakhir.
Agenda ini sejalan dengan misi ke-5 Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel guna memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat tetap berkualitas.
Evaluasi Konstruktif Kinerja PAD
Dalam rapat tersebut, jajaran Bapenda Sulbar yang dipimpin oleh Plt. Kabid Perencanaan Pendapatan dan TI (P2IT), Muh. Saleh, bersama jajaran kepala bidang lainnya, memaparkan secara rinci capaian kinerja serta realisasi anggaran tahun 2025. Diskusi berjalan dinamis, menyoroti berbagai tantangan di lapangan serta inovasi yang dilakukan untuk mengejar target pendapatan.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyatakan bahwa keterbukaan informasi kepada legislatif adalah kunci dalam mengelola keuangan daerah.
”Monev ini menjadi ruang evaluasi konstruktif bagi kami. Setiap masukan dari Komisi II DPRD sangat berharga untuk memastikan pengelolaan PAD tidak hanya mencapai target secara angka, tetapi juga dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujar Abdul Wahab di tempat terpisah.
Sinergi Lintas Sektor
Monev kali ini juga menghadirkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar, mengingat pada tahun anggaran 2025 kedua instansi ini masih berada dalam struktur pengelolaan keuangan yang terintegrasi. Kehadiran bersama ini bertujuan untuk melakukan penyelarasan data agar laporan yang disajikan kepada DPRD bersifat tunggal dan valid.
Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Sulfakri Sultan, beserta pimpinan komisi lainnya memberikan sejumlah catatan strategis terkait optimalisasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial untuk digarap pada tahun-tahun mendatang.
Mengidentifikasi Kendala Lapangan
Plt. Kabid P2IT Bapenda Sulbar, Muh. Saleh, menambahkan bahwa forum ini membantu eksekutif mengidentifikasi kendala teknis dan regulasi yang menghambat optimalisasi pendapatan.
”Forum ini bukan sekadar laporan rutin, melainkan wadah krusial untuk memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Kami ingin pengelolaan PAD ke depan semakin optimal dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan Sulawesi Barat,” kata Saleh.
Melalui sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemprov Sulbar, diharapkan tata kelola fiskal daerah semakin tangguh, sehingga setiap rupiah pendapatan yang masuk dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rls)
