Mamuju, 8enam.com.-Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sulawesi Barat melakukan akselerasi pada tahap perencanaan anggaran tahun 2026. Melalui pendampingan intensif selama lima hari (26–30 Januari 2026), Biro PBJ memastikan 29 perangkat daerah mampu menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara akurat dan tepat waktu.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta memastikan pelayanan dasar berjalan maksimal melalui penyerapan anggaran yang berkualitas.
Tiga Tim Khusus untuk 29 Perangkat Daerah
Untuk menjamin efektivitas, Biro PBJ membentuk tiga tim pendamping teknis yang bertugas mengawal para operator dari seluruh OPD. Fokus utama pendampingan ini adalah meminimalisir kesalahan administrasi sejak dini, sehingga proses lelang maupun pengadaan langsung dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan prosedural.
Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh, menegaskan bahwa ketepatan penginputan RUP adalah fondasi utama dari seluruh siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Perencanaan yang baik akan berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan pengadaan dan kualitas belanja pemerintah. Kami berkomitmen mendampingi seluruh perangkat daerah agar RUP 2026 ini bukan hanya cepat diumumkan, tapi juga akurat secara regulasi,” tegas Yamin Saleh, Selasa (27/01/2026).
Transparansi Menuju Efisiensi Belanja
Publikasi RUP ke dalam sistem informasi nasional merupakan wujud transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan penginputan yang tertib, pelaku usaha dapat melihat peluang kerja sama lebih awal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kompetisi sehat dan efisiensi belanja daerah.
Melalui pendampingan ini, Biro PBJ Sulbar berharap seluruh proses pengadaan di lingkungan Pemprov Sulbar pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
