Mamuju, 8enam.com.-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat melakukan monitoring intensif terhadap kedisiplinan pejabat struktural di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (22/01/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan budaya kerja profesional berakar kuat mulai dari level pimpinan tertinggi.
Tim gabungan yang terdiri dari BKPSDM, Satpol PP, Inspektorat, dan Diskominfo memulai monitoring di Sekretariat Kantor Gubernur dengan menyasar para Asisten, Staf Ahli, hingga Kepala Biro sebelum berlanjut ke OPD lainnya.
Perubahan Budaya Kerja Melalui Keteladanan
Kepala BKPSDM Sulbar, Herdin Ismail, menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah Inspeksi Mendadak (Sidak) biasa, melainkan monitoring strategis untuk memastikan pimpinan OPD menjadi teladan bagi bawahannya.
“Ini bukan sidak, tetapi monitoring penegakan disiplin. Kami meyakini bahwa perubahan budaya kerja akan jauh lebih efektif jika dimulai dari atas ke bawah (top-down). Pimpinan harus menjadi referensi utama bagi stafnya,” tegas Herdin.
Ia menambahkan, keteladanan ini telah dimulai langsung oleh Gubernur Suhardi Duka (SDK), Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), dan Sekda Junda Maulana yang selalu konsisten menerapkan disiplin kerja tinggi di lingkungan kantor Gubernur.
Reformasi TPP: Tidak Lagi “Bagi Rata”
Seiring dengan penegakan disiplin, Herdin juga mengingatkan adanya perubahan fundamental dalam kebijakan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2026. TPP kini tidak lagi bersifat statis atau merata, melainkan sangat bergantung pada penilaian kinerja secara berjenjang dan komunal.
“TPP sekarang berbasis kinerja secara komunal. Penilaian dimulai dari Kepala OPD sebagai manajer tertinggi, kemudian ke eselon III, dan seterusnya. Jika kinerja manajerial pimpinan tidak maksimal, maka akan berdampak pada penilaian timnya,” jelas Herdin.
Membangun Disiplin Berkelanjutan
Sistem penilaian baru ini dirancang agar pimpinan OPD lebih bertanggung jawab dalam memantau produktivitas jajarannya. Dengan menggabungkan pendekatan keteladanan dan skema insentif berbasis hasil, Pemprov Sulbar optimistis dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kompetitif dan profesional.
“Jika kita bergerak dari sisi keteladanan dan didukung sistem penilaian yang adil, insya Allah disiplin ASN yang berkelanjutan dapat kita wujudkan bersama demi pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya. (Rls)
