Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memacu penyelesaian laporan keuangan daerah. Memasuki hari ketiga pelaksanaan rekonsiliasi, Rabu (21/01/2026), fokus utama diarahkan pada sinkronisasi jurnal persediaan dan jurnal aset di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah BPKAD Sulbar ini menjadi krusial dalam mewujudkan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) untuk membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Disiplin Pencatatan Sesuai Standar Akuntansi
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, yang memantau langsung proses tersebut, menegaskan bahwa rekonsiliasi ini adalah instrumen vital untuk memastikan validitas data. Pengurus barang dan bendahara pengeluaran dari setiap OPD diwajibkan disiplin dalam melakukan penginputan agar selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Rekonsiliasi bukan sekadar rutinitas administrasi, tetapi instrumen untuk memastikan setiap aset dan persediaan tercatat dengan benar. Dengan begitu, laporan keuangan daerah kita dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” ujar Ali Chandra.
Kolaborasi Lintas Fungsi
Keunikan dari rekonsiliasi kali ini adalah kolaborasi intensif antara pengurus barang (yang mengelola fisik aset) dan bendahara pengeluaran (yang mengelola nilai belanja). Sinergi kedua fungsi ini diharapkan mampu meminimalisir selisih data yang sering menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
“Kolaborasi ini adalah kunci. Dengan kerja sama lintas perangkat daerah, kita bisa meminimalisir kesalahan pencatatan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan,” tambahnya.
Dasar Pengambilan Keputusan
Hasil dari rekonsiliasi ini nantinya akan menjadi dokumen kredibel yang mendasari pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan daerah. Laporan keuangan yang sehat dan transparan diyakini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran di Sulawesi Barat.
Hingga hari ketiga, progres penginputan menunjukkan tren positif, dan BPKAD optimis seluruh OPD dapat menyelesaikan kewajibannya tepat waktu sebelum memasuki tahap finalisasi laporan keuangan tahunan. (Rls)
