Mamuju, 8enam.com.-Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan. Melalui pengelola Barang Milik Daerah (BMD), Biro Organisasi melakukan konsultasi intensif terkait penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sulbar, Rabu (21/01/2026).
Langkah preventif ini diambil sebagai upaya percepatan perencanaan tahun anggaran berjalan, sekaligus mengimplementasikan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Antisipasi Kendala Teknis Melalui SIRUP
Pengelola BMD Biro Organisasi, Asri Abdullah, menjelaskan bahwa konsultasi ini berfokus pada pendampingan teknis penginputan data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh rencana pengadaan barang dan jasa, terutama yang berkaitan dengan aset, telah sesuai dengan regulasi terbaru.
”Kami hadir di Biro Barjas untuk berkonsultasi mengenai rencana umum pengadaan tahun 2026. Harapannya, kendala-kendala teknis yang sempat ditemui pada tahun lalu dapat diantisipasi sejak dini sehingga proses pengadaan tahun ini lebih lancar,” ujar Asri.
Dorong Efisiensi dan Akuntabilitas
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, memberikan apresiasi atas proaktifnya jajaran pengelola aset dalam melakukan koordinasi lintas biro. Menurutnya, ketepatan waktu dalam penayangan RUP sangat krusial bagi kelancaran program kerja organisasi.
”Koordinasi intensif seperti ini sangat krusial agar seluruh pelaksanaan pengadaan terselesaikan dengan efisien dan sesuai target. Kami ingin penayangan RUP dilakukan sesegera mungkin secara transparan dan akuntabel agar publik dapat melihat perencanaan kita,” tegas Nur Rahmah.
Transparansi sebagai Budaya Kerja
Dengan dilakukannya konsultasi ini, Biro Organisasi menargetkan seluruh paket pengadaan dapat segera tayang di portal resmi. Langkah ini tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan indeks kepatuhan pengadaan barang dan jasa di tingkat nasional. (Rls)
