Example 300250
DaerahMamuju

Mantapkan Struktur Organisasi, Biro Organisasi dan BKPSDM Sulbar Sinkronkan Nomenklatur Perangkat Daerah

×

Mantapkan Struktur Organisasi, Biro Organisasi dan BKPSDM Sulbar Sinkronkan Nomenklatur Perangkat Daerah

Sebarkan artikel ini

Mamuju, 8enam.com.-Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan koordinasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulbar, Selasa (20/01/2026). Pertemuan ini dilakukan guna membahas penyesuaian nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

​Langkah koordinatif ini merupakan bagian dari implementasi misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan dasar yang berkualitas.

Penyelarasan Struktur untuk Efektivitas Kerja

​Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi ini dihadiri oleh Analis SDM Aparatur BKPSDM Sulbar, Aksan Ahmad, dan diterima langsung oleh Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi, Masykur.

​Fokus utama pembahasan adalah memastikan bahwa setiap perubahan nama (nomenklatur) bidang atau instansi selaras dengan tugas, fungsi, dan penempatan SDM aparatur yang ada.

​”Koordinasi ini adalah langkah penting untuk menyelaraskan struktur pemerintahan daerah. Kami bersama rekan dari BKPSDM berupaya menyamakan pemahaman terkait nomenklatur perangkat daerah agar tidak terjadi kerancuan fungsi,” terang Masykur.

Dukung Peningkatan Kapasitas SDM

​Sinkronisasi antara Biro Organisasi (sebagai pengatur struktur) dan BKPSDM (sebagai pengelola SDM) dinilai sangat krusial. Penyesuaian nomenklatur yang tepat akan memudahkan proses pemetaan jabatan, analisis beban kerja, serta pengembangan karier pegawai di masa depan.

​Diharapkan, dengan adanya kesepahaman antar-OPD ini, kapasitas SDM di lingkungan Pemprov Sulbar semakin meningkat. Struktur yang ramping dan tepat fungsi akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *