Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar mulai menjajaki kerja sama strategis dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Langkah ini diambil untuk memperkuat akses pembiayaan dan penjaminan kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bumi Manakarra.
Penjajakan ini dibahas dalam rapat rencana kerja sama yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra, Muh. Dhany Sadry, bersama perwakilan PT Jamkrindo di Mamuju, Selasa (20/01/2026).
Solusi Hambatan Permodalan UMKM
Rencana kolaborasi ini merupakan respons langsung terhadap hambatan klasik yang dihadapi pelaku usaha lokal, yakni kesulitan akses ke lembaga perbankan karena keterbatasan agunan. Dengan hadirnya skema penjaminan dari Jamkrindo, risiko kredit dapat dimitigasi sehingga perbankan lebih percaya diri menyalurkan modal ke UMKM.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan bahwa perluasan akses permodalan adalah kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
“Kehadiran Jamkrindo diharapkan mampu menjadi penopang bagi pelaku usaha agar lebih mudah memperoleh pembiayaan. Kami sangat terbuka terhadap kerja sama yang dapat memperkuat sektor UMKM di Sulawesi Barat,” ujar Gubernur SDK dalam keterangan terpisah.
Fokus pada Literasi dan Inklusi Keuangan
Selain penjaminan kredit, pertemuan tersebut juga membahas upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat. Sinergi ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga mengedukasi pelaku UMKM agar lebih tertib administrasi keuangan.
Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut teknis agar kerja sama ini segera terealisasi dalam bentuk kesepakatan konkret.
“Kami akan mengoordinasikan dan mengawal proses lanjutan ini agar selaras dengan kebijakan daerah dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” jelas Murdanil.
Dampak bagi Perekonomian Daerah
Jika kerja sama ini terwujud, pelaku UMKM di Sulbar diharapkan dapat melakukan ekspansi usaha lebih cepat, yang pada gilirannya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dan memperkuat struktur ekonomi kerakyatan sesuai visi pembangunan daerah 2026. (Rls)
