Mamuju, 8enam.com.-Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan silaturahmi dari sejumlah Kepala Desa (Kades) asal Kabupaten Mamuju, Senin (19/01/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Sisango, Kepala Desa Boda-Boda, dan Kepala Desa Salukayu. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Farida, yang mewakili Plt. Kadinsos P3A-PMD Sulbar di ruang kerjanya.
Sinkronisasi Program Desa dan Visi Gubernur
Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk mempererat koordinasi terkait pemberdayaan masyarakat desa. Fokus utama diskusi adalah menyelaraskan program di tingkat desa dengan visi besar Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial.
Para kepala desa memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan kondisi aktual serta tantangan yang dihadapi di lapangan, mulai dari kendala administratif hingga harapan akan adanya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah provinsi.
Desa Sebagai Ujung Tombak Pelayanan
Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Farida, memberikan apresiasi atas inisiatif para Kades untuk berkomunikasi aktif dengan provinsi. Menurutnya, kesuksesan pembangunan daerah sangat bergantung pada efektivitas kerja di tingkat desa.
“Pemerintah desa adalah ujung tombak pelayanan. Melalui komunikasi yang baik seperti ini, kita bisa menyamakan persepsi agar program pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Farida.
Ia menegaskan komitmen Dinsos P3A-PMD Sulbar untuk terus membuka pintu bagi konsultasi dan pembinaan guna meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di Sulawesi Barat.
Komitmen Kolaborasi Berkelanjutan
Pihak desa menyampaikan terima kasih atas keterbukaan pemerintah provinsi dalam menerima masukan dari bawah. Mereka berharap koordinasi ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan awal dari kolaborasi yang lebih erat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sinergi yang terbangun antara Pemprov Sulbar dan pemerintah desa ini diharapkan mampu mempercepat akselerasi pembangunan desa yang mandiri, sesuai dengan semangat pembangunan inklusif yang dicanangkan pimpinan daerah. (Rls)
