Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, melakukan konsultasi strategis bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, guna membahas hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025, Rabu (14/01/2026).
Evaluasi ini merupakan instrumen krusial dalam mendukung visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), khususnya pilar memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas di Bumi Manakarra.
Pembentukan Tim Khusus Lintas Sektor
Menindaklanjuti hasil evaluasi tahun 2025, Nur Rahmah Parampasi mengungkapkan bahwa atas arahan Sekda Sulbar, Pemprov akan segera membentuk tim kerja khusus untuk mengawal perbaikan layanan di seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP).
“Kami bertekad mencapai hasil yang lebih baik di tahun 2026. Sesuai arahan Bapak Sekda, akan dibentuk tim kerja yang diketuai langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Bapak Amujib, untuk memastikan setiap rekomendasi evaluasi dijalankan dengan maksimal,” kata Nur Rahmah.
Fokus Pembinaan pada OPP Berkinerja Rendah
Kabag Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, memaparkan kondisi objektif lokus-lokus evaluasi yang menjadi penentu Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sulbar. Berdasarkan data tersebut, Biro Organisasi telah menyusun rencana aksi untuk tahun anggaran 2026.
Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah pelaksanaan PEKPPP Mandiri di seluruh OPP. Program ini bertujuan agar setiap unit layanan mampu melakukan evaluasi internal secara berkala sebelum dievaluasi oleh pemerintah pusat.
“Kami akan bekerja lebih cepat. Untuk OPP yang perolehan IPP-nya masih rendah, akan kami berikan pembinaan intensif. Tujuannya jelas, agar seluruh standar pelayanan publik terpenuhi dan masyarakat merasakan kemudahan akses layanan,” jelas Nur Rahmah.
Inovasi Pelayanan Publik 2026
Rencana kegiatan tahun 2026 tidak hanya fokus pada perbaikan administrasi, tetapi juga pada inovasi layanan yang lebih adaptif. Biro Organisasi akan melakukan pendampingan teknis agar setiap instansi penyelenggara layanan dasar mampu menciptakan terobosan yang memudahkan publik.
Dengan adanya pengawalan langsung dari tingkat pimpinan melalui tim kerja percepatan, Pemprov Sulbar optimis Indeks Pelayanan Publik tahun 2026 akan meningkat signifikan, sekaligus memperkokoh martabat birokrasi yang melayani. (Rls)
