Mamuju, 8enam.com.-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat memastikan stabilitas daerah tetap terjaga di tengah dinamika nasional. Melalui Bidang Kewaspadaan Nasional, Kesbangpol Sulbar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual bersama Kementerian Dalam Negeri guna mensinkronkan program Kewaspadaan Dini Tahun Anggaran 2026, Rabu (14/01/2026).
Langkah proaktif ini merupakan atensi khusus Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam menjaga kondusivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan ekonomi dan sosial di Sulawesi Barat.
2026 Bukan Tahun Biasa: Peningkatan Sensitivitas Daerah
Dalam rakor tersebut, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Aang Witarsa Rofik, menegaskan bahwa tahun 2026 memiliki tantangan unik. Adanya perubahan jajaran pemerintahan serta eskalasi situasi global menuntut daerah memiliki sensitivitas tinggi terhadap potensi gangguan.
”Seluruh daerah perlu meningkatkan kewaspadaan pada berbagai aspek, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Kesbangpol harus mampu menghimpun dan mengonsolidasikan informasi secara cepat sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan daerah,” ujar Aang Witarsa.
Siaga 24 Jam dan Berbasis Data Akurat
Kepala Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, melalui Analis Kebijakan Ahli Muda, Rakhmat, menekankan bahwa poin utama dari sinkronisasi ini adalah penguatan sistem komunikasi cepat. Kesbangpol di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan mampu bersiaga 24 jam untuk memantau dinamika masyarakat.
Isu-isu yang menjadi fokus kewaspadaan dini meliputi:
- Penyelenggaraan Pemerintahan: Menjamin kelancaran transisi dan tata kelola di daerah.
- Pelayanan Publik: Memastikan tidak ada gangguan yang menghambat hak dasar masyarakat.
- Stabilitas Sosial: Deteksi dini terhadap potensi gesekan di tengah masyarakat akibat isu politik atau ekonomi.
Kolaborasi Kolektif Lintas Lembaga
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Sulbar, Audy Murfi Syarifuddin, menambahkan bahwa pengelolaan keamanan wilayah tidak bisa berjalan parsial. Diperlukan sinergi kolektif dengan seluruh perangkat daerah dan aparat penegak hukum.
”Sistem kewaspadaan dini yang efektif harus berbasis data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor. Dengan koordinasi yang solid, kita optimis stabilitas di Sulawesi Barat dapat terjaga sepanjang tahun 2026, sehingga program pembangunan bisa berjalan tanpa hambatan,” pungkas Audy.
Melalui sinkronisasi ini, Kesbangpol Sulbar berkomitmen untuk terus menyampaikan ringkasan informasi strategis secara rutin kepada Gubernur sebagai basis pengambilan keputusan yang tepat dan terukur. (Rls)
