Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus melakukan terobosan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, didampingi jajaran Bapenda dan BPKAD, menerima audiensi Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulbar, Kombes Pol Nurhadi Ismanto, Selasa (13/01/2026).
Pertemuan strategis ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik yang merata.
Tertibkan Plat Luar di Sektor Perkebunan
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Fokus utama tertuju pada kendaraan operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sulbar yang masih menggunakan nomor polisi (plat) luar daerah.
Dirlantas Polda Sulbar, Nurhadi Ismanto, menyatakan komitmen penuh untuk membantu Pemprov Sulbar mendorong perusahaan-perusahaan tersebut melakukan proses balik nama ke plat Sulawesi Barat (DC). Langkah ini diyakini akan mendongkrak penerimaan daerah secara signifikan.
Dukungan Infrastruktur Layanan Lalin
Selain pembahasan pajak, pertemuan ini juga membahas rencana pembangunan Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulbar. Sebagai bentuk sinergi, Pemprov Sulbar menyatakan kesiapannya untuk menghibahkan lahan guna pembangunan kantor tersebut.
Langkah ini diambil demi meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas bagi masyarakat Sulawesi Barat, sehingga koordinasi antara kepolisian dan pemerintah daerah semakin terintegrasi.
Kolaborasi Kunci Keberhasilan PAD
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa target PAD tidak dapat dicapai secara parsial.
“Kolaborasi antara Pemprov, Bapenda, dan Polda Sulbar adalah kunci. Khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan, sinergi yang kuat akan memastikan potensi pendapatan daerah terserap maksimal untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan,” tegas Abdul Wahab.
Hadir dalam audiensi tersebut, Plt. Kabid Pendapatan Bapenda Sulbar, Gaffar, dan Kepala BPKAD Sulbar, Muhammad Ali Chandra. Melalui komitmen bersama ini, diharapkan tidak ada lagi kebocoran potensi pajak dari sektor industri yang beroperasi di wilayah Sulawesi Barat. (Rls)
