Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi besar-besaran di sektor pendidikan. Menanggapi angka Anak Putus Sekolah (APS) yang masih menjadi tantangan besar, Gubernur menginstruksikan pembentukan Tim Khusus guna mengusut tuntas penyebab utama anak-anak di Sulbar berhenti menuntut ilmu, Selasa (13/01/2026).
Langkah ini diambil guna memastikan intervensi program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan SDK-JSM tepat sasaran dan berdampak langsung pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Identifikasi Akar Masalah: Sarana, Ekonomi, atau Mental?
Gubernur SDK meminta dinas terkait tidak hanya melihat data statistik, tetapi menggali realitas di lapangan. Ia mempertanyakan keseimbangan jumlah bangku sekolah hingga faktor eksternal lainnya.
”Pertama kita cari akar masalahnya. Apakah ada selisih bangku antara lulusan SMP dengan ketersediaan di SMA/SMK? Jika selisih, berarti masalahnya ada pada sarana. Namun jika seimbang, kita harus lihat apakah ini persoalan ekonomi, mentalitas, atau tuntutan tenaga kerja,” tegas Suhardi Duka.
Menurutnya, tanpa pemetaan data yang rinci, kebijakan yang diambil hanya akan menjadi pemborosan anggaran tanpa hasil nyata. “Kalau semua itu sudah diketahui, barulah kita bisa mengambil kebijakan apa yang harus diintervensi,” tambahnya.
Target IPM 75–76 : Pendidikan adalah Kunci
Meskipun IPM Sulbar menunjukkan kenaikan satu poin pada tahun 2025, SDK menilai capaian tersebut masih jauh dari potensi maksimal jika persoalan APS terus dibiarkan berlarut-larut. Ia menargetkan IPM Sulbar mampu menyentuh angka 75 hingga 76 dalam masa kepemimpinannya.
”APS adalah masalah serius yang tidak boleh dibiarkan. Dengan menangani APS secara tuntas, upaya kita meningkatkan kualitas hidup dan IPM Sulbar bisa berjalan lebih cepat,” kata Gubernur.
Tim Khusus Terpadu Segera Bekerja
Merespons usulan dari Komisi IV DPRD Sulbar dan Dinas Pendidikan, Gubernur SDK menyambut baik pembentukan tim lintas sektor. Tim ini nantinya akan melibatkan pemerintah kabupaten, lembaga sosial, hingga pakar pendidikan untuk melakukan audit kondisi sekolah dan ekonomi keluarga siswa secara mendalam.
”Boleh, kita bentuk tim terpadu itu. Kita libatkan kabupaten dan lembaga sosial. Saya sambut baik langkah ini agar kita punya peta jalan yang jelas untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (Rls)
