Mamuju, 8enam.com.-Era pelayanan pajak konvensional di Sulawesi Barat perlahan mulai bertransformasi menuju sistem digital yang lebih modern. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar melalui Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kini tengah memfokuskan langkah pada percepatan digitalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Selasa (13/1/2026).
Langkah strategis ini diperkuat melalui koordinasi lintas sektor bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar guna memastikan integrasi sistem berjalan mulus dan akuntabel.
Wujudkan Pelayanan Cepat dan Transparan
Inisiatif ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Koordinator Teknologi Informasi Pendapatan Bapenda Sulbar, Rosianah M. Nadir, mengungkapkan bahwa modernisasi ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan kebutuhan untuk memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.
“Digitalisasi pembayaran PKB adalah langkah konkret untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Kami ingin memastikan sistem ini terintegrasi dengan kanal pembayaran digital yang luas,” kata Rosianah saat bertemu Tim SPBE BPKAD Sulbar.
Dampak Positif pada Pendapatan Daerah (PAD)
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa transformasi digital di sektor pendapatan daerah menjadi prioritas utama. Menurutnya, kemudahan akses bagi wajib pajak akan berbanding lurus dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bapenda Sulbar berkomitmen penuh mendukung perluasan digitalisasi pembayaran pajak. Selain memudahkan warga, langkah ini juga memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang transparan,” tegas Abdul Wahab.
Integrasi Sistem Lintas Instansi
Pertemuan di kantor BPKAD tersebut membahas poin-poin krusial terkait:
- Sinkronisasi Data: Memastikan data kendaraan dan data keuangan sinkron secara real-time.
- Kesiapan Teknis: Menyiapkan infrastruktur IT agar sistem pembayaran digital terhubung efektif dengan sistem perizinan daerah.
- Perluasan Kanal: Membuka peluang kerja sama dengan berbagai platform pembayaran digital lainnya.
Dengan sinergi antara Bapenda dan BPKAD, Pemprov Sulbar optimis ekosistem pelayanan pajak yang modern dan efisien akan segera terwujud, menjadikan Sulawesi Barat sebagai provinsi yang melek digital dalam pelayanan publik. (Rls)
