Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat mengantisipasi perubahan skema pembiayaan kesehatan internasional.
Melalui Pertemuan Koordinasi Program Tuberkulosis (TBC) Tingkat Provinsi, Selasa (06/01/2026), Dinkes P2KB mengumpulkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten se-Sulbar untuk mematangkan strategi penanganan TBC tahun 2026.
Pertemuan ini menjadi krusial karena adanya potensi penghentian pembiayaan beberapa kegiatan vital TBC dari Global Fund, yang selama ini menjadi penopang utama operasional di lapangan.
Optimalisasi Sumber Dana Alternatif
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, mengungkapkan bahwa tantangan tahun 2026 meliputi pembiayaan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM), biaya pengiriman spesimen, hingga layanan TBC Resistan Obat (TB RO).
“Situasi ini menuntut kita untuk lebih adaptif. Kita harus mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif seperti BPJS Kesehatan, APBD Provinsi dan Kabupaten, serta pemanfaatan DAK Non Fisik (BOK) secara tepat. Layanan TBC tidak boleh terhenti dan harus tetap berkelanjutan,” tegas dr. Nursyamsi.
Selaras dengan Visi SDK-JSM dan Target Nasional 2030
Langkah proaktif ini merupakan implementasi visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wagub Salim S. Mengga (JSM). Selain itu, penguatan ini juga menjadi bagian dari komitmen daerah mendukung agenda nasional Eliminasi TBC tahun 2030.
Dinkes P2KB berkomitmen untuk terus meningkatkan cakupan penemuan kasus, mempermudah akses pengobatan, serta yang paling penting adalah menghapus stigma negatif terhadap pasien TBC di tengah masyarakat.
Pengawasan Logistik dan Stok Obat
Selain masalah anggaran, dr. Nursyamsi memberikan perhatian khusus pada pengelolaan logistik. Ia menginstruksikan setiap kabupaten untuk melakukan perencanaan kebutuhan dan distribusi obat serta alat diagnostik secara presisi.
“Jangan sampai terjadi kekosongan obat atau penumpukan logistik yang kedaluwarsa di fasilitas kesehatan. Pengendalian stok harus dilakukan secara berkala dan terkontrol,” tambahnya.
Melalui pertemuan koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk tetap mendampingi kabupaten agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap optimal meskipun menghadapi tantangan pembiayaan global. (Rls)
