Mamuju, 8enam.com.-Menindaklanjuti arahan pimpinan mengenai efisiensi dan kerja cerdas, Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Sulawesi Barat langsung menggelar rapat internal pemetaan divisi kerja, Senin (05/01/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang KPM, Dian Afrianty, ini bertujuan untuk memperjelas job description setiap staf guna memastikan target Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal.
Pembagian Tugas yang Terukur dan Kolaboratif
Dian Afrianty menegaskan bahwa di tahun 2026, tidak boleh ada tumpang tindih pekerjaan. Setiap personel harus memahami peran strategisnya masing-masing namun tetap dalam bingkai kolaborasi yang kuat.
“Kita harus optimis bahwa capaian kinerja kita mampu melampaui target PKO 2026. Program dan kegiatan yang kita jalankan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan visi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga,” tegas Dian di hadapan seluruh staf Bidang KPM.
Kunci Pelayanan Informasi Publik
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, memberikan dukungan penuh terhadap penataan internal di Bidang KPM. Menurutnya, Bidang KPM adalah “wajah” pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik, sehingga efektivitas kerjanya menjadi sangat vital.
“Bidang KPM adalah kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Dengan pembagian tugas yang jelas dan kolaborasi yang solid, saya yakin tata kelola informasi kita akan lebih baik dan akuntabel,” ungkap Ridwan Djafar.
Fokus pada Dampak Nyata
Rapat ini memastikan bahwa setiap program komunikasi publik ke depan akan berjalan lebih efektif dan terukur. Harapannya, melalui pemetaan divisi yang matang, diseminasi informasi mengenai program-program pembangunan Sulawesi Barat dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan transparan.
Langkah cepat Bidang KPM ini menjadi contoh nyata transformasi cara kerja birokrasi yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata sejak awal tahun anggaran. (Rls)
