Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam kegiatan Persiapan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Kamis (4/12/2025).
Bapperida Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Arjanto, didampingi oleh pejabat fungsional perencana. Keikutsertaan ini bertujuan menyinkronkan perencanaan pembangunan provinsi dengan kebijakan nasional, khususnya dalam penyiapan program infrastruktur untuk tahun anggaran 2027.
Fokus Pembangunan Nasional dan Prioritas Daerah
Rakorbangwil 2025 yang diikuti oleh 187 peserta dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi se-Indonesia ini, ditekankan oleh Kementerian PUPR sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
BPIW memaparkan fokus pembangunan infrastruktur tahun 2027, yang meliputi:
Peningkatan tampungan air.
Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Pembangunan jalan baru.
Peningkatan akses air minum aman.
Penguatan ketahanan pangan.
Penanganan pascabencana.
Dukungan transisi energi bersih melalui pemanfaatan infrastruktur bendungan.
Perencanaan ini sejalan dengan misi Pancadaya ketiga Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan.
Memasukkan Catatan Prioritas via SIPro
Peserta Rakorbangwil diberikan sosialisasi penggunaan aplikasi SIPro (Sistem Informasi Pemrograman) untuk menginput catatan prioritas pemerintah daerah pada periode 4–9 Desember 2025. Sesi Desk Rakorbangwil akan dilanjutkan pada 11–17 Desember 2025.
Partisipasi aktif Bapperida Sulbar dalam forum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan Kementerian PUPR dan menjamin terakomodasinya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan di Sulawesi Barat dalam perencanaan nasional. (Rls)
