Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menyambut baik program percepatan transformasi digital nasional di sektor bantuan sosial. Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfo) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) pada Kamis, 4 Desember 2025.
Kegiatan ini menandai kesiapan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sebagai salah satu dari 32 kabupaten di Indonesia yang akan menjadi lokasi uji coba (piloting) Digitalisasi Bansos pada tahun 2026.
Ridwan Djafar menegaskan kesiapan Pemprov Sulbar untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, digitalisasi sistem ini sejalan dengan Misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
“Digitalisasi ini membuat proses penyaluran menjadi lebih cepat, efisien, aman, dan transparan bagi masyarakat penerima manfaat,” terang Ridwan.
Ia menambahkan, program ini secara langsung mendukung upaya Pemprov Sulbar dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas program pemberdayaan dan perlindungan sosial.
Tantangan Infrastruktur dan Literasi Digital
Meskipun mendukung penuh, Ridwan tidak menampik bahwa terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi. Ia menyebut bahwa untuk mengimplementasikan Digitalisasi Bansos secara menyeluruh di enam kabupaten ke depan, masih ada beberapa titik wilayah blankspot dan lemah sinyal di Sulbar.
“Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat terus kami lakukan agar infrastruktur digital dapat terpenuhi secara bertahap,” katanya.
Selain infrastruktur, literasi masyarakat juga menjadi perhatian penting. Ridwan merujuk pada kejadian baru-baru ini di mana akun WhatsApp palsu yang mencatut nama Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, digunakan untuk meminta data pribadi dengan modus program bantuan sosial.
“Hal ini menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat akan perlunya literasi digital yang kuat dalam menyikapi perkembangan teknologi saat ini. Digitalisasi harus dibarengi dengan kewaspadaan,” tutupnya.
Melalui program piloting ini, diharapkan integrasi data dapat diperkuat, efisiensi proses penyaluran Bansos meningkat, serta penerima manfaat dapat memperoleh layanan dengan lebih cepat, tepat, dan transparan. (Rls)
