
Mamuju, 8enam.com.-Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah memulai pembahasan awal rencana anggaran tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Sulbar pada Senin, 24 November 2025. Pertemuan ini menjadi langkah awal strategis untuk memastikan program perlindungan sosial tahun depan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Rapat kerja tersebut fokus pada sinkronisasi program prioritas Dinsos dengan arah kebijakan Pemprov Sulbar, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, yang sejalan dengan Visi Misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Diskusi utama meliputi empat pilar krusial: peningkatan kualitas layanan sosial, penanganan fakir miskin, program pemberdayaan sosial, serta kesiapsiagaan dalam penanganan bencana.
Sekretaris Dinsos Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, yang mewakili Kepala Dinas Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan komitmen lembaganya untuk memperkuat berbagai layanan masyarakat pada tahun 2026.
“Kami berharap dukungan penuh dari Komisi IV agar program-program pelayanan sosial bisa lebih optimal dan tepat sasaran. Dinsos berkomitmen memperkuat berbagai layanan masyarakat pada tahun 2026,” ujar Muhammad Nur Dajwi.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pihak eksekutif (Dinsos) dan legislatif (DPRD) sejak tahap perencanaan.
“Sinkronisasi sejak tahap awal sangat penting agar tidak terjadi mismatch (ketidaksesuaian) dalam penyusunan anggaran. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPRD Sulbar memberikan sejumlah masukan penting. Fokus utama dari legislatif adalah efisiensi pelaksanaan program serta penguatan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. Rapat kerja ini ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan yang lebih teknis pada pertemuan berikutnya. (Rls)
8enam.com Media Online Sulawesi Barat